DKPP Diminta Periksa Komisioner KPU Sumenep, Terkait Perekrutan PPK dan PPS

- Admin

Selasa, 24 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARABANGSA.co.id – Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Jatim Progress meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) turun tangan mengenai dugaan pelanggaran kode komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep.

Pasalnya, komisioner KPU dituding menerima suap seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengumuman Suara (PPS).

Jatim Progress melakukan aksi demonstrasi depan gedung DKPP RI, Jl. M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (24/1/2023).

Dalam orasinya, koordinator aksi Syaifurrahman meminta DKPP tegas menindak komisioner KPU yang diduga melanggar kode etik berdasarkan temuan di lapangan.

Baca Juga:  Setelah Aktif Kembali, KPU Sumenep Segera Lantik PPS Kecamatan Masalembu

“Ada temuan di lapangan bahwa untuk lolos PPK diduga harus nyogok Rp. 15-25 juta dan PPS Rp. 3-5 juta. Dan ini menjadi rahasia umum yang harus mendapat atensi khsusus dari DKPP,” kata Syaifurrahman depan DKPP.

Selain itu, Syaifurrahman menyebut perubahan SK pengumuman hasil tes tulis menjadi indikasi Komisioner KPU Sumenep bermain dan melanggar kode etik.

“Perubahan SK pengumuman hasil tes tulis merupakan indikasi yang kuat telah terjadi permainan dan mengarah pada pelanggaran kode etik,” lanjutnya.

Baca Juga:  Jadwal Pembentukan PPS Pemilu 2024 di Sumenep Berubah, Ini Jadwal Lengkapnya...

Karena itu, Syaifurrahman meminta DKPP segera periksa semua komisioner KPU Sumenep.

Syaifurrahman akan segera melengkapi berkas laporan dan akan memastikan akan mengawal laporan tersebut sampai tuntas.

“Sebenarnya kami juga ingin memasukkan laporan namun masih melengkapi berkas dan bukti tambahan, jadi dalam waktu dekat kami akan masukkan laporan,” terangnya.

“Kalau laporan sudah masuk maka akan dikawal dengan aksi demonstrasi karena ini merupakan gerakan penyelamatan demokrasi Sumenep yang dirusak oleh oknum yang suka disuap,” tutup Syaifurrahman.

Berita Terkait

Dua Jenazah Korban KMP Mutiara Sentosa II Diserahkan ke Keluarga, Tim DVI Lanjutkan Identifikasi Korban Lain
BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi
Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sipil Datangi Istana Merdeka, Sampaikan 3 Tuntutan Kepada Presiden RI
Gara-gara Mercon, Warga Batuputih Gagal Rayakan Lebaran, Rumah Luluh Lantak
Dilaporkan Hilang, Seorang Anak di Bojonegoro Ditemukan Meninggal di Bekas Tambak
Soal Limbah di Persawahan, Kapolsek Dander Bojonegoro Turun Langsung Turun
Ironi Angka Kemiskinan Bojonegoro: Data Melandai, Tapi 122 Desa Masih Rentan
Petugasnya Dituding Tidak Sopan, DPRD Sampang Ingatkan Puskesmas Camplong Beri Pelayanan Maksimal

Berita Terkait

Selasa, 4 Agustus 2026 - 13:24 WIB

Dua Jenazah Korban KMP Mutiara Sentosa II Diserahkan ke Keluarga, Tim DVI Lanjutkan Identifikasi Korban Lain

Kamis, 2 Juli 2026 - 14:28 WIB

Ribuan Relawan MBG di Pamekasan Gelar Aksi, Dukung Keberlanjutan MBG

Senin, 22 Juni 2026 - 20:13 WIB

Demo Program MBG di Bojonegoro, Massa Desak KPK Turun Tangan, DPRD Ancam Tutup Dapur Nakal

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:27 WIB

PPIH Bantah Tiga Jemaah Haji Kloter 77 asal Sumenep Terlantar di Madinah

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:20 WIB

Sejumlah Jemaah Haji Asal Sumenep Dikabarkan Terlantar di Madinah

Sabtu, 11 April 2026 - 17:34 WIB

BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi

Kamis, 9 April 2026 - 18:17 WIB

Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sipil Datangi Istana Merdeka, Sampaikan 3 Tuntutan Kepada Presiden RI

Sabtu, 14 Februari 2026 - 19:00 WIB

Gandeng Komdigi, Wihadi Wiyanto Bawa Program Literasi Digital dan Biometrik ke Bojonegoro-Tuban untuk Perangi Scamming

Berita Terbaru