BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Hingga kini Pengurus Baru DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bojonegoro masih menunggu surat keputusan (SK) dari DPW PPP Jawa Timur.
Selain itu, sejumlah Perwakilan Anak Cabang (PAC) juga belum mendapatkan Surat Keputusan (SK). Sesuai instruksi Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur, maksimal tiga bulan PAC harus sudah terbentuk, dan melakukan Musyawarah Anak Cabang (Musancab).
“Sesuai instruksi dari DPW maksimal tiga bulan setelah Musyawarah Cabang (Muscab), PAC itu sudah harus terbentuk dan itu juga sesuai ad/art, saat ini sudah kita laksanakan meskipun ada sisa dan belum tuntas dan itu ada 22 PAC yang sudah terbentuk, kurang 6 PAC yang masih berproses, dari 28 PAC (Kecamatan), dan ranting ini jumlahnya 419 ranting se kabupaten, itu nanti kan tangung jawabnya PAC setelah mereka mendapatkan SK dari DPW, karena yang mengeluarkan SK DPW bukan DPC,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam Musancab nanti terserah siapa yang akan ditunjuk, pihak DPC tidak akan intervensi, hal tersebut terserah tim formatur yang telah dibentuk.
“Dalam Musancab itu nanti siapa yang ditunjuk, DPC tidak akan intervensi,Nanti dari 28 PAC akan membentuk tim formatur, nanti siapa yang akan ditunjuk untuk periode 2022 sampai 2027, didalam Musancab tersebut,” imbuhnya.
Lanjutnya, Lelaki yang akrab dipanggil Mbah Naryo tersebut masih menunggu Surat keputusan dari DPW, terkait DPW menerima atau menolak, dirinya juga tidak tahu. tapi dalam menangapi isu pergantian PAC dan ranting di Bojonegoro, politisi kawakan tersebut menegaskan tidak ada yang diganti, dan semua itu diserahkan pada tim formatur di Musancab tersebut, sedangkan SK dari DPW saja sampai saat ini belum turun.
“Lha SK-nya belum turun kok dikumpulkan, dikumpulkan itu kalau SK DPW sudah turun, SK DPW untuk PAC, setelah keluar Maka PAC melakukan Musancab untuk membentuk tim formatur siapa yang diajukan periode 2022 sampai 2027 nanti,” terangnya.
Terkait 6 PAC yang masih berproses, Sunaryo Abumain menjawab tidak menganti PAC yang sudah purna maupun masa SK-nya habis, yang purna pun akan diberi penghargaan.
“Tidak ada yang diganti,Yang sudah purna nanti akan kita beri penghargaan,” ungkapnya.
Sunaryo menambahkan, PAC itu dianggap sah apabila sudah mendapatkan SK dari DPW, kalau dulu memang SK yang mengeluarkan adalah DPC namun sekarang yang mengeluarkan SK adalah DPW.
“Keabsahan (PAC) tersebut setelah mendapatkan kan SK dari DPW, kalau dulu yang mengeluarkan DPC,kalau DPC yang mengeluarkan sudah tak keluarkan dari kemarin,” pungkasnya.
Sunaryo Abumain selaku Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bojonegoro mengatakan bahwa pihaknya telah siap menghadapi Pemilu se Jawa timur DPC PPP Bojonegoro.
Bahkan, nomer 5 urutannya yang telah siap mengikuti Pemilu 2024. Sampai hari ini telah mengumpulkan e KTP sebagai verifikasi faktual di pemilu 2024, sudah hampir mendekati yang ditentukan Pemerintah.
“Kita ikuti peraturan pemerintah dan itu semua partai, kalau di Bojonegoro harus mempunyai 1500 anggota, ini sudah berjalan, InsyaAllah bulan April ini sudah selesai,” terangnya.
