BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali bersinergi dengan TNI dan Polri pada acara Penyuluhan Hukum sekaligus Cangkrukan Kamtibmas Presisi di Masjid Al-Fallah Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Rabu (23/03/2022).
Kegiatan ini untuk mengupayakan ketertiban serta keamanan Masyarakat dan serta sosialisasi penanganan hukum di desa, kegiatan tersebut diikuti Pemerintah Desa Bubulan, Kepala Desa Se Kecamatan Bubulan serta Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Agama (Toga)
Acara yang dikemas dengan berdialog dan berinteraksi langsung dengan Bupati Bojonegoro, Kapolres, Dandim 0813 Bojonegoro yang didampingi OPD serta jajaran Pemkab Bojonegoro, begitu gayeng dan guyub saat beberapa tokoh masyarakat maupun Toga curhat pada Pimpinan Daerahnya untuk mengurai persoalan hukum di Masyarakat di Bubulan dan sekitarnya.
Sarkali salah satu Tokoh Masyarakat, menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bubulan sangat bergantung dengan hutan, rata-rata petani penggarap menanam pohon kayu putih.
“Kami berharap pengelolaan lahan perhutani dapat dilaksanakan Program Perhutanan Sosial,” pintanya.
Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Administratur (ADM) Perhutani Kabupaten Bojonegoro, Irawan Darwanto Djati, S.Hut. menanggapi harapan masyarakat bahwa saat ini Program Perhutanan Sosial sudah direalisasikan dibeberapa wilayah di Indonesia, namun untuk Bojonegoro, masih belum. Menurutnya pengelolaan lahan perhutani,
“Masyarakat diizinkan mengolahnya dengan catatan menanam tanaman kayu-kayuan dan tanaman buah-buahan. Sedangkan untuk bangunan yang berdiri dilahan perhutani, masyarakat tidak diijinkan membangun bangunan permanen, kecuali dikarenakan dengan tujuan istimewa,” ungkapnya.
Kapolres Bojonegoro dalam sambutannya meminta keharmonisan masyarakat di Kecamatan Bubulan agar terus dijaga. Dan penyelesaian permasalahan, harap diupayakan selesai di tingkat Desa.
“Kita berharap tindak pidana yang sifatnya ringan, tidak sampai masuk penjara. Asalkan Pemerintah desa dapat mendamaikan kedua belah pihak, akan lebih baik,” jelasnya.
Sementara, Anna Mu’awanah, Bupati Bojonegoro meminta pengelolaan infrastruktur dilakukan dengan cermat agar semua bisa merawat bersama sama.
Bupati Bojonegoro menambahkan saat salah satu titik jalan poros Desa terdapat aspal baru yang retak. Hal seperti ini, harusnya diantisipasi sebelum melaksanakan program pembangunan infrastruktur.
Selebihnya, Bupati Bojonegoro yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menilai keamanan dan keharmonisan Masyarakat Bubulan sangat baik dan terjaga selama ini.
“Akses menuju Kecamatan Bubulan sudah mengalami banyak perubahan, dan kami Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan BKD sebagai sarana mensupport program pembangunan infrastruktur,” terang Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah.
