PAMEKASAN, SUARABANGSA.co.id – Bupati Pamekasan Badrut Tamam, menandatangani Peraturan Daerah (Perda), terkait laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2020 dan nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2022.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman, dihadiri oleh Forkopimda, Sekdakab Pamekasan dan Anggota Dewan lainnya. Rapat tersebut dilaksanakan secara telekomfren, di ruang sidang utama DPRD setempat, Sabtu (14/08/2021).
Bupati menyatakan, penandatanganan raperda laporan pertanggung jawaban daerah APBD TA 2020 tersebut menjadi perda, memastikan telah memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan auditable.
“Terimakasih kepada para wakil rakyat yang telah memberikan perhatian serius dalam perancangan KUA-PPAS tahun 2022. Tentu, penandatanganan KUA-PPAS tersebut membuktikan eratnya kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam bekerja sama membangun Pamekasan ke arah yang lebih baik,” ucapnya.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut juga mengatakan, jika pihaknya akan segera melakukan asistensi rancangan kerja dan anggaran satuan kerja berdasarkan KUA-PPAS yang telah ditandatangani tersebut.
“Penandatanganan perda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, dan nota KUA-PPAS tahun 2022 merupakan agenda tahunan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggara pemerintah daerah,” jelas mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, selama dua priode ini.
