SURABAYA, SUARABANGSA.co.id – Imam Syafi’i selaku Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Surabaya menolak jika jabatan Sekda Provinsi Jatim diperpanjang.
Sebab, pengaturan batas pensiun bagi penyandang jabatan yang status Aparatur Sipil Negara (ASN) 60 tahun.
Hal itu, kata Imam telah diatur dalam pasal 90 huruf b UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN junto pasal 239 PP No. 11 tahun 2017 manajemen PNS/ASN.
Sementara, Sekdaprov Jatim saat ini yang akrab disapa Heru itu, masuk pensiun per 1 April 2021.
Apabila menetapkan Usulan Perpanjangan Pejabat Pimpinan tinggi yang telah mencapai masa pensiun, dan tidak diberhentikan dengan hormat merupakan perbuatan Pemerintahan yang cacat substansi hukum dan akan menghambat regenerasi sumber daya manusia potensial dilihgkungan birokrasi. tandas alumni ITS
“Sampai saat ini, Bu Gubernur Jatim belum membuka pendaftaran jabatan Sekdaprov. Sedangkan masa jabatan sekdaprov akan berakhir tanggal 1 April. Seharusnya Bu Gubenur sudah melakukan tahap penyeleksian atas berakhirnya jabatan tertinggi di Provinsi Jawa Timur,” terangnya.
“Intinya kami tolak jika jabatan itu diperpanjang,” tegas Imam dalam keterangan tertulisnya yang diterima suarabangsa.co.id.
Seseorang, sambungnya yang menginjak usia 60 tahun dan memegang jabatan pimpinan tinggi, wajib diberhentikan dengan jika masuk masa usia pensiun.
“Bahwa pengaturan perihal masa pensiun ini bersifat mutlak untuk dipatuhi,” tegas aktivis asal Bangkalan ini.
Sementara, lanjut mahasiswa ITS Surabaya ini, ketentuan pasal 117huruf b UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, sering jadi dasar hukum ngajukan perpanjangan jabatan pimpinan tinggi.
“Namun, hakekatnya ketentuan pasal 117 huruf b hanya mengatur tentang perpanjangan masa jabatan tinggi setelah batas waktu jabatan berakhir lima tahun. Bukan dasar memperpanjang masa pensiun jabatan,” pungkasnya.
