Redam Gejolak, Musdes Bandungrejo Sepakat Tolak PAW dan Pilih Pilkades Serentak 2027

- Admin

Sabtu, 7 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Polemik mekanisme pergantian kepemimpinan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, akhirnya menemui titik terang.

Setelah sempat diwarnai aksi penyampaian aspirasi oleh sekelompok warga,pada pemberitaan sebelum nya.

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) resmi menggelar Musyawarah Desa (Musdes) kembali pada Jumat (6/3/2026).

Musyawarah yang berlangsung di Balai Desa Bandungrejo ini menjadi momen krusial untuk menyikapi dinamika sosial yang berkembang.

Forum tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Forkopimcam Ngasem, BPD Bandungrejo, hingga perwakilan tokoh masyarakat dan kelompok tani Desa Bandungrejo.

Menurut Sugeng H.S yang tak lain Aktifis Ormas Projo Bojonegoro, yang juga sebagai sekertaris DPC Projo Bojonegoro menyikapi Keputusan tersebut.

Keputusan Warga untuk menolak mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dan memilih Pilkades reguler didasarkan pada pertimbangan matang terhadap konstitusi desa,itu sudah tepat.

Baca Juga:  Bupati Bojonegoro Diangkat Sebagai Ketua Mabincab Gerakan Pramuka

Secara hukum, pelaksanaan Pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah.

Dalam regulasi tersebut, khususnya pada pasal-pasal mengenai pemilihan kepala desa, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur jadwal Pilkades secara serentak guna menjaga stabilitas daerah.

“Keputusan ini selaras dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yang mengatur bahwa pemilihan kepala desa harus mengedepankan prinsip demokrasi, keterwakilan, dan yang terpenting adalah kondusivitas wilayah,” terang Sugeng. Bojonegoro Sabtu 7/3/2026.

Meskipun sempat muncul tuntutan dari sebagian warga untuk mempercepat pemilihan melalui mekanisme PAW.

Baca Juga:  Seorang Wartawan di Sampang Jadi Korban Kekerasan, Tiba-tiba Diserang dan Dipukul

Dalam forum Musdes desa Bandungrejo kecamatan Ngasem secara bulat menyepakati tiga poin penting,

1, Menolak PAW,Demi mencegah potensi konflik horizontal, masyarakat sepakat pemilihan tidak melalui jalur PAW.

2, Memilih Pilkades Reguler, Menunggu agenda serentak agar legitimasi pemimpin terpilih lebih kuat.

3, Dan Seluruh Warga serta element masyarakat berkomitmen menjaga ketertiban hingga pelaksanaan Pilkades digelar.

Dari pengalian informasi Awak media Suara bangsa,Pilkades Serentak Dijadwalkan Tahun 2027,Kepala Bidang Bina Desa DPMD Bojonegoro, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa berdasarkan pemetaan jadwal pemilihan di tingkat kabupaten, Pilkades Bandungrejo direncanakan masuk dalam agenda serentak pada tahun 2027.

“Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pilkades, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan waktu pelaksanaan. Untuk Bandungrejo, masa transisi akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa guna menjamin pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan politik,” jelas Abdul Aziz.

Baca Juga:  Viral Mobdin Camat Dibawa Mudik, Wabup Bojonegoro Panggil Sejumlah Instasi

Camat Ngasem, Budi Sukisna, mengapresiasi kedewasaan warga dalam berdemokrasi. Ia menekankan bahwa Musdes adalah wadah tertinggi di desa untuk mencapai mufakat.

“Musyawarah desa ini adalah implementasi nyata dari kedaulatan warga. Dengan merujuk pada regulasi yang ada, kita memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki payung hukum yang kuat dan tidak menyalahi prosedur,” ujar Budi.

Dengan hasil kesepakatan ini, polemik mengenai PAW di Bandungrejo dinyatakan berakhir.
Masyarakat kini fokus menjaga kerukunan sembari menunggu pesta demokrasi desa secara reguler di tahun mendatang.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027
Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun
Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi
Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!
Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru