Mahasiswa Tolak Omnibus Law, Ini Kata DPRD Banyuwangi

- Admin

Selasa, 27 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANYUWANGI, SUARABANGSA.co.id – Sejumlah mahasiswa kembali melakukan aksi penolakan terhadap Omnibus Law  di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR – D) Kabupaten Banyuwangi.

Para pengunjuk rasa tetap kukuh menolak Omnibus Law dan menuntut pembatalan Undang – Undang tersebut.

Irianto SH perwakilan DPRD setempat kembali menemui perwakilan mahasiswa GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia) didampingi dua aggota dewan lain mengatakan, bahwa DPRD setempat telah mengirimkan surat ke Presiden Republik Indonesia dan DPR – RI, memohon untuk pembatalan Undang – Undang Cipta Kerja.

Baca Juga:  Diduga Keroyok Dokter, Tiga LSM di Banyuwangi Ditangkap Ditreskrimum Polda Jatim

Surat tindak lanjut dari aspirasi Cipayung Tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani Michael Edy Hariyanto Wakil Ketua DPRD Banyuwangi itupun dibacakan dihadapan perwakilan mahasiswa tersebut.

“Pihak dewan menerima dengan baik penyampaian aspirasi ini. Perwakailan mahasiswa juga merasa senang dan tidak bertindak anarkis. Bukti surat resmi dari DPRD Banyuwangi sudah ada, dan perwakilan mahasiswa juga sudah mendapatkan. Sedangkan untuk pengiriman ke presiden dan pimpinan DPR RI merupakan kewenangan sekretariat dewan,” jelas Irianto SH.

Dari pembacaan surat itu, Dana Wijaya perwakilan GMNI dan Untung Apriliyanto perwakilan HMI memberikan apresiasi atas komitmen dewan dalam menerima aspirasi para demonstran.

Baca Juga:  Tim Sar Temukan Jasad Nelayan Pacemengan Kondisi Tewas di Pesisir Pantai Cungkingan Banyuwangi

“Kami akan menindak lanjuti dengan mengirimkan surat ke pusat sebagai lanjutan aksi supaya semua mengetahui bahwa kami tidak main – main dalam aksi menuntut pembatalan Omnimbuslaw,” jelasnya.

Sementara itu, Dana Wijaya mengatakan untuk mendapatkan surat dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kelompok.Cipayung akan berkirim surat resmi. Jika ada kesempatan mereka juga akan mengadakan audensi dengan Pemkab.

”Apabila tidak ada respon positif kami akan menggelar aksi demonstrasi ke Pemkab Banyuwangi karena dalam aksi menuntut pembatalan UU Omnibus Law kami menginginkan surat dari Pemkab dan DPRD Banyuwangi,” pungkas Dana.

Baca Juga:  Wakapolda Jatim Tinjau Ruang Pelayanan Publik Polri

Berita Terkait

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka
Korban TPPO Asal Sampang Berhasil Pulang dari Libya, Bupati: Cek Legalitas Sebelum Berangkat
7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026
Kebijakan ‘Satu Desa Satu EDC’ Jadi Celah Mafia Bansos? Hak Warga Bojonegoro Raib Sejak 2018
Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:02 WIB

Sekap 19 Karyawan di Sidoarjo dan 2 Korban Dicabuli, WNA Suriah Ditangkap

Rabu, 4 November 2026 - 13:01 WIB

Viral Penggerebekan Warga di Sukosewu, Polres Bojonegoro Usut Tuntas Dugaan Pencabulan Anak

Senin, 2 November 2026 - 11:43 WIB

Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Negara Rugi Rp 35,7 Miliar

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:46 WIB

Respon Cepat Polres Bojonegoro: 3 Motor Korban Curanmor Kembali ke Pemiliknya, Gratis!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Pastikan Kondusivitas Acara, Kapolres Bojonegoro dan Hj. Tuti Wahyuningsih Pantau Pengamanan Sholawat Gus Iqdam di MPS Dander

Senin, 5 Oktober 2026 - 13:15 WIB

HUT ke-81 TNI di Bojonegoro: Dandim Serahkan Piagam Binsat hingga Bawa Pesan Panglima TNI

Kamis, 24 September 2026 - 15:43 WIB

Polda Jatim Bongkar Penipuan Investasi Saham Crypto Jaringan Internasional, Transaksi Mencapai Triliunan Rupiah

Senin, 14 September 2026 - 13:17 WIB

Krisis Air Bersih di Bojonegoro, Kodim 0813 Guyur 77 Ribu Liter Air untuk 3 Kecamatan Terdampak Kemarau

Berita Terbaru

Daerah

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:51 WIB

Daerah

7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:04 WIB