BOJONEGORO SUARABANGSA.co.id — Gelombang protes dari ratusan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menggedor Gedung DPRD di Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban harus dibaca sebagai alarm keras bagi program unggulan nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG). Sabtu 27/6/7/2026.
Menurut Mustakim ketua DPC Projo Bojonegoro, Aksi turun ke jalan ini bukan sekadar dinamika lapangan biasa, melainkan cerminan dari rapuhnya manajemen operasional di tingkat akar rumput.
“Ketika program kemanusiaan sekaligus investasi masa depan bangsa ini mulai diusik oleh isu ketimpangan anggaran, pemerintah pusat tidak boleh tinggal diam,” Pesanya.
Menurutnya, Secara nasional skala program MBG ini sesungguhnya sangat masif. Mengacu pada data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), total pagu anggaran yang digelontorkan untuk periode 2025–2026 mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp339 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp268 triliun dialokasikan khusus untuk tahun anggaran 2026 demi melayani puluhan juta anak sekolah di seluruh penjuru tanah air.
“Di sektor infrastruktur hulu, ekspansi titik dapur terus dikebut hingga kini meluas menjadi sekitar 27.000 titik SPPG,” terangnya.
Namun, besarnya angka di atas kertas tersebut terasa sangat kontras, bahkan memicu ironi alokasi dana di lapangan.
Imbuhnya, sementara hak-hak operasional pekerja lini depan tersendat, anggaran diduga bocor untuk sektor non-substansial yang bersifat kosmetik mulai dari pengadaan CCTV, sepeda listrik, hingga kaus kaki karyawan SPPG yang dicoba diklaimkan kepada pemerintah.
Di saat yang sama, para “pemburu” titik zonasi terus menebar jala. Mereka yang dahulu tidak menaruh empati pada esensi dapur SPPG, kini mendadak sibuk mempercantik strategi demi mendapat bagian keuntungan.
Format “megah di luar, keropos di dalam” ini jelas mengkhianati substansi program MBG. Jika kebocoran dan inefisiensi anggaran terus dibiarkan, maka anggaran jumbo ratusan triliun rupiah tersebut akan terbuang sia-sia tanpa pernah menyentuh esensi peningkatan gizi anak-anak.
Kondisi ini kian paradoks jika kita melihat realitas ekonomi di wilayah Mataraman saat ini. Di satu sisi, sektor pertanian regional sedang menikmati masa jaya dengan rekor harga gabah yang menembus Rp7.500 per kilogram dan jagung yang stabil di angka Rp6.500 per kilogram.
Kesejahteraan petani yang meroket ini seharusnya menjadi modal utama bagi pasokan logistik pangan yang kuat, murah, dan berkelanjutan.
Sangat disayangkan jika hulu pertanian sudah berlimpah dan berdaulat, tetapi hilirnya justru tersendat akibat tata kelola “dapur” lokal yang karut-marut.Kegagalan sinkronisasi ini merupakan bentuk pemborosan momentum ekonomi yang amat disesalkan.
Lebih jauh lagi menurut mustakim, tuntutan para relawan agar masalah ini diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi IX DPR RI, serta peringatan mereka mengenai potensi karut marut ini tercipta.
Meskipun rakyat Indonesia tahu “penunggangan” demi dapur partai politik menjelang Pemilu 2029, sebagai peringatan dini (early warning),Rakyat diam tapi mencatat kisah ini.Dengan puluhan ribu titik dapur SPPG yang tersebar secara nasional, jaringannya sangat rentan disalahgunakan.
“Pemenuhan gizi anak-anak bangsa wajib disterilkan dari kepentingan politik praktis maupun sekadar menjadi ajang bancakan anggaran daerah,” pesanya.
Kita tentu berharap dan barkaca yang ditampilkan pada wakil presiden kita, respons tenang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar ketenangan retoris.
Publik menaruh ekspektasi besar pada latar belakang empiris beliau yang pernah membesarkan bisnis katering berskala besar seperti Chili Pari dan Markobar.
Pengalaman dalam mengelola logistik pangan, efisiensi dapur, dan manajemen rantai pasok (supply chain) berskala makro harus segera diimplementasikan untuk merapikan manajemen puluhan ribu SPPG tersebut.
Oleh karena itu, DPRD di ketiga kabupaten tersebut harus segera bergerak cepat menjembatani aspirasi ini ke tingkat pusat.
Terdapat tiga langkah taktis yang harus segera diambil secara tegas.
Audit Total Alokasi Anggaran, Memotong pos anggaran seremonial dan belanja kosmetik yang tidak perlu secara ketat di setiap titik wilayah, lalu mengalihkannya secara langsung untuk meningkatkan insentif pekerja dapur serta kualitas bahan pangan anak-anak.
Standardisasi SOP Operasional SPPG, Menyusun pedoman baku pengupahan relawan secara transparan di seluruh 27.000 titik dapur agar roda operasional dapat berjalan secara adil, setara, dan manusiawi.
Sterilisasi Politisasi, Memperketat sistem pengawasan berlapis agar ekosistem dapur pangan nasional ini murni bergerak demi kemaslahatan kesehatan publik, bukan menjadi alat kampanye terselubung oleh oknum lokal.
“Jangan sampai program mulia berbiaya ratusan triliun rupiah untuk mencetak Generasi Emas 2045 ini layu sebelum berkembang,” harapnya.
Sungguh tragis jika mimpi besar ini kandas hanya karena tata kelola anggaran lokal lebih mementingkan gimmick panggung daripada kesejahteraan mereka yang berkeringat di balik dapur. Evaluasi total tata kelola operasional adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Penulis : Arif
Editor : Putri
