BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bojonegoro melakukan aksi turun jalan, Rabu (20/04/2022).
Mahasiswa menolak perpanjangan Presiden dan kenaikan Harga Bahan Pokok dan Bahan Bakar minyak yang terjadi selama ini.
Mereka melakukan aksi demonstrasi di Halaman Kantor Dewan perwakilan Rakyat Daerah Bojonegoro (DPRD).
Hasil pantauan Suarabangsa.co.id di lapangan, mahasiswa dari beberapa kampus juga menarik isu nasional sampai isu lokal.
Dari relokasi pedagang kaki lima sampai isu perpindahan pasar kota yang rencana dipindah ke pasar wisata juga menjadi perhatian para mahasiswa.
Ada 5 poin dalam tuntutannya.
Mereka Menolak wacana perpanjangan Presiden, dan amandemen UUD 1945, Menuntut pemerintah mencabut kenaikan PPN dan Pertamax, juga menolak kenaikan harga seluruh kebutuhan pokok, minyak goreng, BBM, dan LPG dari 3 kg dan sebagainya. Serta menuntut Pemerintah mencabut UU IKN.
Massa aksi ditemui empat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bojonegoro, Abdul Umar selaku Ketua DPRD dari Fraksi PKB, Sukur Priyanto Wakil ketua DPRD dari Demokrat, Sahudi Wakil ketua dari fraksi Gerindra, Mitroatin Wakil ketua DPRD Bojonegoro dari fraksi Golkar.
Abdulah Umar selaku Ketua DPRD Bojonegoro menemui Peserta aksi Demo mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa ke Pemerintah Pusat.
Karena menurutnya, DPRD Bojonegoro tidak bisa mengubah kebijakan kebijakan tersebut, yang bisa merubah adalah DPR RI dan pihak kementerian (eksekutif).
“Dari apa yang disampaikan oleh teman teman mahasiswa, sesuai kewenangan kami itu telah kita sampaikan ke pusat, dan nanti akan kita sampaikan kepada Mentri Mentri yang sesuai kewenangan kita, untuk ke daerah kita juga telah lakukan perintah operasi pasar yang dilakukan di 28 kecamatan, itu juga telah dilakukan oleh pemerintah daerah Bojonegoro,” terangnya.
