BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id — Penurunan drastis Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi (migas) memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro melakukan penyesuaian belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.
Kondisi ini membuat sejumlah program prioritas dan unggulan pemkab terancam mengalami efisiensi tajam.
Pendapatan daerah dari sektor migas yang sebelumnya mampu menembus angka di atas Rp6 triliun kini terkoreksi signifikan hingga tersisa sekitar Rp5 triliun.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Lasuri, membenarkan adanya penurunan alokasi anggaran yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, koreksi tersebut berdampak langsung terhadap postur belanja daerah secara keseluruhan.
“Kalau dikalkulasikan secara akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya, memang terjadi penurunan yang sangat jauh. Ada penurunan anggaran sekitar Rp1,4 triliun pada postur APBD tahun ini,” ujar Lasuri saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Sebagai langkah responsif terhadap tekanan fiskal tersebut, pihak legislatif dan eksekutif berencana melakukan rasionalisasi anggaran. Sejumlah program pemberdayaan masyarakat, termasuk program unggulan kepala daerah, harus disesuaikan porsinya demi menjaga kestabilan fiskal daerah.
Program prioritas yang berpotensi terdampak efisiensi di antaranya adalah bantuan ternak Ayam Gayatri, program pendistribusian Domba Kemiskinan, serta beberapa kegiatan pendukung lainnya.
“Solusinya, mau tidak mau kita harus mengurangi pos-pos anggaran lain, termasuk program-program Pak Bupati. Salah satunya efisiensi pada program Ayam Gayatri, Domba Kemiskinan, serta beberapa program pendukung lainnya,” pungkas Lasuri.
Fluktuasi DBH SDA Bojonegoro (2020–2026)
Berdasarkan catatan, Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif,
Tahun 2020: Rp1,101 triliun
Tahun 2021: Rp2,136 triliun
Tahun 2022: Rp2,418 triliun
Tahun 2023: Rp2,468 triliun (puncak tertinggi)
Tahun 2024: Rp1,998 triliun
Tahun 2025: Rp1,947 triliun (termasuk DBH migas sekitar Rp1,94 triliun)
Tahun 2026: Rp942 miliar (proyeksi/alokasi, dengan porsi DBH minyak bumi sebesar Rp919,65 miliar)
Fluktuasi angka tersebut dipengaruhi oleh sejumlah variabel teknis, seperti pergerakan harga minyak mentah dunia (Indonesian Crude Price/ICP) serta penyesuaian volume produksi atau lifting migas di wilayah Bojonegoro.
Penulis : Takim
Editor : Putri
