SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mendapat penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Keuangan.
Penghargaan itu diberikan atas keberhasilannya Pemerintah Kabupaten Sumenep menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2018.
Penyerahan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI, Sri Mulyani, SE, M.Sc, Ph.D, diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan, Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Akt, kepada Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, SH, di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (02/10).
Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Achmad Fauzi, SH, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Ir. Edy Rasiyadi, M.Si, dan Ketua DPRD Sumenep Hamid Ali Munir.
Wakil Bupati (Wabup) Achmad Fauzi menyampaikan terima kasih atas kerja keras semua pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah sukses meraih prestasi itu.
“Prestasi itu menjadi pemicu semangat ASN Pemerintah Kabupaten Sumenep agar lebih giat, kompak dan solid dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bahkan banyak melahirkan ide pemikirannya melalui kreasi dan inovasinya dalam rangka pembangunan daerah,” ucap Achmad Fauzi.
Pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil meraih penghargaan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2018 dengan opini WTP. Sejatinya bagian komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan transparan.
“Opini WTP atas laporan keuangan adalah indikator pengelolaan keuangan yang sehat sesuai ketentuan Undang-Undang, mudah-mudahan laporan tahun selanjutnya lebih baik lagi,” terang suami Nia Kurnia itu.
Ia mengungkapkan, yang jelas pemerintah daerah berkomitmen untuk menyuguhkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, bukan semata-mata ingin mengejar penghargaan sebagai penegakan tata kelola pemerintahan yang baik saja.
“Sejatinya, kami mengelola keuangan daerah secara akuntabel, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumenep,” pungkas Politisi PDI Perjuangan itu.
