Anggota DPR RI Minta Polda Jatim Lakukan Pengawasan Penyerapan Anggaran di Sidoarjo

- Admin

Jumat, 28 Agustus 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SURABAYA, SUARABANGSA.co.id – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menerima kunjungan dari anggota Komisi lll DPR RI di selasar Gedung Tribrata Mapolda Jawa Timur, Jum’at (28/8).

Menjelang pilkada serentak di sejumlah wilayah di Jawa Timur, Komisi III DPR RI, Rahmat Muhajirin, memohon kepada Kapolda Jatim agar lebih bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk penegakan hukum di Jawa Timur.

Seperti Kabupaten Sidoarjo, yang ditinggalkan oleh Bupatinya lantaran tersandung kasus korupsi dan belakangan juga ditinggalkan oleh Pelaksana tugas (PLT) Meninggal dunia. Kini masyarakat Sidoarjo tidak punya pemimpin, sehingga menghambat perkembangan daerah.

Baca Juga:  Program BPNT Tidak Ada Lagi, Masyarakat Sumenep Akan Terima Bantuan Sembako

Oleh karena itu, Rahmad Muhajirin memohon kepada pihak penegak hukum untuk membantu mendorong semua pihak yang terkait dalam pembangunan daerah, dan membantu dalam pengawasan program kegiatan penyerapan anggaran yang perlu pendampingan.

“Kepolisian adalah sebagai mitra kerja saya, dan saya memohon untuk bisa memanfaatkan Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan Covid-19 di Sidoarjo,” jelasnya Anggota Komisi III dari Fraksi Gerinda usai melakukan kunjungan dengan Kapolda Jatim.

Dengan lemahnya pembangunan di daerah Sidoarjo, Muhajirin mengatakan bahwa kemungkinan ada ketakutan dari pelaksana pemerintahan di Sidoarjo untuk membelanjakan anggaran dengan baik.

Baca Juga:  Ruangan Kosong, Agenda Rapat Banmus DPRD Bojonegoro Molor

“Saya minta support aparat penegak hukum, untuk supaya melaksanakan pendampingan. Jadi kami tadi juga sudah ke Kejaksaan dan kami juga sudah sampaikan masalah pendampingan penyerapan anggaran, dan kami juga sudah sampaikan situasi disana bahwa pemerintah dengan PLH harus tetap jalan,” pungkas Rahmat Muhajirin, Anggota DPR RI.

Berita Terkait

Wisata Sumber Grogolan Bojonegoro Diserbu Ribuan Pengunjung, UMKM Ikut Panen Berkah
Gantikan Night Carnival, Festival Sandur dan Pesta Rakyat Meriahkan HJB ke-349
Plat ‘G 1812 AN’ Nyelonong di Pawai Api Abadi, Kapolres Bojonegoro Buka Suara
Peringati HSN 2026, Bupati Bojonegoro Ajak Santri Kuasai Teknologi Menuju Indonesia Emas
Ketika Barongsai, Reog, dan Polisi Cilik Menyatu dalam Panggung Hari Santri Bojonegoro
DPRD Bojonegoro Sahkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak
BNC 2026 Batal Digelar: Lebih Baik Uang Rakyat untuk Kemiskinan dan Wisata Desa
Bantu Tekan Angka Kemiskinan, Dirut PT Kareb Alam Sejahtera Terima Penghargaan di HJB ke-349

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:11 WIB

Pimpin Apel Hari Santri, Bupati Sumenep Ingatkan Pentingnya Peran Santri Menjaga Kerukunan Sosial dan Kebudayan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:04 WIB

Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro Beri 5 Catatan APBD 2027

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:01 WIB

Sampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD 2027, Bupati Bojonegoro Tekankan Beberapa Poin Ini

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Pemkab Sampang Terus Distribusikan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:36 WIB

DHL Express Perkuat Keamanan Logistik, Surabaya Gateway Kini Bersertifikat TAPA

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:14 WIB

Misteri Kurang Salur ADD : Kepala Bapenda Bojonegoro Ngaku Tak Punya Data 2015–2021

Selasa, 6 Oktober 2026 - 00:36 WIB

Lepas Ketergantungan Migas, Bojonegoro Bidik Agroindustri Lewat 5 Perda Baru

Kamis, 24 September 2026 - 00:38 WIB

DPRD Bojonegoro Bahas Perubahan 5 Raperda, FPPKN Tegaskan Catatan Penting

Berita Terbaru