Anggota DPR RI Minta Polda Jatim Lakukan Pengawasan Penyerapan Anggaran di Sidoarjo

- Admin

Jumat, 28 Agustus 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SURABAYA, SUARABANGSA.co.id – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menerima kunjungan dari anggota Komisi lll DPR RI di selasar Gedung Tribrata Mapolda Jawa Timur, Jum’at (28/8).

Menjelang pilkada serentak di sejumlah wilayah di Jawa Timur, Komisi III DPR RI, Rahmat Muhajirin, memohon kepada Kapolda Jatim agar lebih bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk penegakan hukum di Jawa Timur.

Seperti Kabupaten Sidoarjo, yang ditinggalkan oleh Bupatinya lantaran tersandung kasus korupsi dan belakangan juga ditinggalkan oleh Pelaksana tugas (PLT) Meninggal dunia. Kini masyarakat Sidoarjo tidak punya pemimpin, sehingga menghambat perkembangan daerah.

Baca Juga:  LPBI NU MWC Kalitidu Bojonegoro Turut Serta di BBGRM Desa Mayangrejo

Oleh karena itu, Rahmad Muhajirin memohon kepada pihak penegak hukum untuk membantu mendorong semua pihak yang terkait dalam pembangunan daerah, dan membantu dalam pengawasan program kegiatan penyerapan anggaran yang perlu pendampingan.

“Kepolisian adalah sebagai mitra kerja saya, dan saya memohon untuk bisa memanfaatkan Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan Covid-19 di Sidoarjo,” jelasnya Anggota Komisi III dari Fraksi Gerinda usai melakukan kunjungan dengan Kapolda Jatim.

Dengan lemahnya pembangunan di daerah Sidoarjo, Muhajirin mengatakan bahwa kemungkinan ada ketakutan dari pelaksana pemerintahan di Sidoarjo untuk membelanjakan anggaran dengan baik.

Baca Juga:  Dirlantas Polda Jatim Patroli Dialogis di Ketapang Banyuwangi

“Saya minta support aparat penegak hukum, untuk supaya melaksanakan pendampingan. Jadi kami tadi juga sudah ke Kejaksaan dan kami juga sudah sampaikan masalah pendampingan penyerapan anggaran, dan kami juga sudah sampaikan situasi disana bahwa pemerintah dengan PLH harus tetap jalan,” pungkas Rahmat Muhajirin, Anggota DPR RI.

Berita Terkait

Kasus BSPS Sumenep Segera Masuk Tahap Tuntutan
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Logistik KPU Sumenep 2024 Memasuki Tahapan Ekspose ke Kejati Jatim
Baru Dilantik, Isu Rangkap Jabatan Pedangkat Desa Menanti Peran Kepala DPMD Sumenep
Soroti Belanja Modal dan Bansos yang Mandek, Golkar Bojonegoro Desak Evaluasi Total APBD 2025
Realisasi Pendapatan APBD Bojonegoro 2025 Lampaui Target, Capai 110,51 Persen
Perkuat Layanan Kanker, Siloam Hospitals Surabaya Operasikan LINAC dan CT Simulator
Resmikan PT NPHI, Bupati Bojonegoro Lepas Pengiriman Perdana 7,5 Ton Chip Porang
EastFood dan AllPack Surabaya 2026, Momentum Penguatan Industri Pangan, Kemasan, dan UMKM Nasional

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 12:53 WIB

Kasus BSPS Sumenep Segera Masuk Tahap Tuntutan

Kamis, 25 Juni 2026 - 12:48 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Logistik KPU Sumenep 2024 Memasuki Tahapan Ekspose ke Kejati Jatim

Kamis, 25 Juni 2026 - 12:45 WIB

Baru Dilantik, Isu Rangkap Jabatan Pedangkat Desa Menanti Peran Kepala DPMD Sumenep

Selasa, 23 Juni 2026 - 10:16 WIB

Soroti Belanja Modal dan Bansos yang Mandek, Golkar Bojonegoro Desak Evaluasi Total APBD 2025

Jumat, 19 Juni 2026 - 13:23 WIB

Perkuat Layanan Kanker, Siloam Hospitals Surabaya Operasikan LINAC dan CT Simulator

Rabu, 17 Juni 2026 - 12:39 WIB

Resmikan PT NPHI, Bupati Bojonegoro Lepas Pengiriman Perdana 7,5 Ton Chip Porang

Senin, 15 Juni 2026 - 20:39 WIB

EastFood dan AllPack Surabaya 2026, Momentum Penguatan Industri Pangan, Kemasan, dan UMKM Nasional

Sabtu, 13 Juni 2026 - 12:14 WIB

SDN Tanjungharjo IV Bojonegoro Padukan Konsep Modern dan Agamis, Kades Tegaskan Dukungan Pendidikan

Berita Terbaru

IlusIlustrasi Kasus BSPS Sumenep

Daerah

Kasus BSPS Sumenep Segera Masuk Tahap Tuntutan

Kamis, 25 Jun 2026 - 12:53 WIB