BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 serta Penyampaian Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro, Jumat (13/11/2026) malam.
Rapat paripurna yang dimulai pukul 19.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar, didampingi pimpinan dewan, serta dihadiri jajaran eksekutif termasuk Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono.
Sebelum memasuki agenda utama, Sekretaris DPRD Bojonegoro, Yayan Rohman, membacakan laporan tingkat kehadiran anggota dewan. Dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 43 orang hadir secara fisik dan 7 orang berhalangan. Kehadiran tersebut memastikan kuorum terpenuhi sesuai dengan tata tertib dewan serta melibatkan seluruh fraksi yang ada.
Agenda dilanjutkan dengan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang disampaikan oleh ketuanya, Sudiono. Sebanyak 13 judul rancangan peraturan daerah (raperda) baik usulan baru maupun perubahan disetujui untuk masuk dalam Propemperda Tahun 2027.
Raperda tersebut mencakup berbagai sektor strategis, di antaranya,
Raperda Perubahan atas Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro;
Raperda tentang Pemerintahan Desa;
Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Raperda tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; serta
Sektor krusial lainnya seperti pajak dan retribusi daerah, pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kebudayaan, dan ketenagakerjaan.
Melalui pandangan akhir yang disampaikan oleh perwakilan seluruh fraksi (PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PAN Bintang Nurani Rakyat, dan PKS), ke-13 raperda tersebut secara bulat disetujui untuk disahkan menjadi Propemperda Tahun 2027.
Pada sesi berikutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro melalui ketuanya, Bambang Sutriyono, memaparkan postur Rancangan APBD 2027 dengan rincian sebagai berikut,
Pendapatan Daerah, Rp4.488.843.757.449
Belanja Daerah: Rp5.208.345.910.257
Pembiayaan Netto: Diarahkan untuk menutup defisit anggaran serta mendanai prioritas pembangunan dasar, seperti pendidikan gratis, peningkatan layanan kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bojonegoro atas komitmen serta kerja sama dalam mengawal pembahasan anggaran dan regulasi daerah.
“Kami memahami bahwa tantangan pembangunan Kabupaten Bojonegoro ke depan semakin dinamis. Oleh karena itu, komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif sangat krusial untuk memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Setyo Wahono.
Rapat paripurna diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Bojonegoro dan Bupati Bojonegoro, yang menandai dimulainya tahapan lanjutan pelaksanaan program pembangunan daerah tahun anggaran 2027.
Penulis : Takim
Editor : Putri
