BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 berlangsung cukup alot.
Dinamika tersebut dipicu oleh adanya usulan tambahan anggaran sebesar Rp124 miliar dari pemerintah daerah di tengah postur anggaran tahun 2027 yang mengalami penyesuaian.
Menyikapi munculnya tambahan pagu tersebut, jajaran komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro telah melakukan penyisiran terhadap pos-pos belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dilakukan guna menguji urgensi program sekaligus memastikan ketepatan sasaran alokasi anggaran daerah.
Ketua DPRD Bojonegoro Umar Abdulloh membenarkan, bahwa pembahasan tambahan anggaran tersebut telah bergulir di tingkat komisi. Kendati demikian, pihaknya menegaskan perlunya pendalaman menyeluruh terhadap dokumen RKA sebelum disepakati bersama.
“Ada tambahan Rp124 miliar dari pemerintah, dan kemarin sudah dibahas oleh komisi-komisi. Tentu kami butuh RKA yang harus dipelajari,” ungkap Umar kepada awak media. (Kamis malam 12/11/2026).
Dalam pencermatannya, Umar menekankan bahwa sektor penanggulangan bencana merupakan aspek paling mendesak yang wajib diprioritaskan di Kabupaten Bojonegoro, mencakup kesiapsiagaan menghadapi dua siklus cuaca ekstrem yang kerap melanda daerah setempat.
“Yang mendesak di kebencanaan. Selain musim kemarau, juga mengatasi banjir,” terangnya.
Selain sektor kebencanaan, Umar membeberkan bahwa porsi penambahan anggaran juga menyasar sejumlah dinas teknis di bidang infrastruktur pekerjaan umum. Salah satunya yakni Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) yang berperan vital dalam pengelolaan pengairan dan pengendalian banjir.
“Di PU SDA ada tambahan kurang lebih Rp3 miliar. Tidak hanya PU SDA, Cipta Karya dan Bina Marga pun juga ada penambahan,” ungkapnya.
Meski terdapat penambahan anggaran pada sejumlah sektor strategis tersebut, Umar memastikan bahwa DPRD tetap mengawal ketat prinsip efisiensi anggaran agar belanja daerah tidak membengkak pada pos yang kurang prioritas.
“Penyesuaian efisiensi itu tetap dilakukan untuk program-program yang lainnya,” pungkasnya.
Pengetatan penyisiran RKA serta efisiensi belanja tersebut sejalan dengan dinamika postur APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 yang diproyeksikan mengalami penyesuaian atau penurunan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
Berdasarkan ringkasan postur yang berkembang dalam pembahasan Banggar hingga paripurna, proyeksi pendapatan daerah tercatat sekitar Rp4,49 triliun atau tepatnya Rp4.490.688.127.449. Sementara itu, nilai total postur APBD 2027 termasuk rancangan belanja dan penyesuaian diproyeksikan berada di kisaran Rp5,1 triliun.
Dengan kapasitas fiskal tersebut, arah kebijakan belanja daerah tetap difokuskan pada pemenuhan layanan dasar dan sektor prioritas masyarakat, di antaranya,
Sektor Pendidikan,Dialokasikan sekitar Rp1,017 triliun guna memenuhi ketentuan mandatory spending minimal 20 persen dari total APBD.
Kesehatan dan Pertanian,Menjadi fokus utama alokasi belanja untuk penguatan layanan medis serta ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Perlindungan Sosial dan Dana Abadi,Diarahkan untuk program
perlindungan perempuan dan anak, perlindungan masyarakat kecil, serta menjaga keberlanjutan alokasi Dana Abadi Daerah.
Hasil penyisiran komisi-komisi serta pencermatan dokumen RKA ini menjadi pijakan penting bagi legislatif dan eksekutif dalam memfinalisasi postur APBD 2027 agar tetap sehat, efisien, dan berdampak langsung bagi warga Bojonegoro.
Penulis : Takim
Editor : Putri
