BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Suasana di depan ruang rapat Komisi D DPRD Bojonegoro mendadak tegang pada Senin (04/05/2026).
Puluhan awak media yang telah menunggu sejak pagi harus menelan kekecewaan setelah pimpinan rapat menyatakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PU Bina Marga dan Inspektorat dan OPD yang mengampu BKKD,digelar tertutup untuk umum dan pers.
Rapat tersebut yang di jadwalkan Senin/4 Mei 2026
Pada Pukul 10.00 WIB Rapat Kerja Komisi D,Terkait: Tindak lanjut hasil kunjungan lapangan pelaksanaan pekerjaan BKKD. Dan di mulai pukul 13:00 WIB.
Turut terundang,dalam rapat kerja antara Pimpinan dan Anggota Komisi D (bidang Pembangunan/Infrastruktur) DPRD Bojonegoro, Inspektorat, Dinas PU Bina Marga dan PR (Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang), serta Dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), fokus pada sinkronisasi Pengawasan pembangunan BKKD, serta dari hasil sidak di anggaran dan realisasi proyek infrastruktur di tahun 2025/2026.
Kekecewaan ini bukan tanpa alasan. Para jurnalis menilai, langkah yang diambil Komisi D sangat tidak transparan dan mencederai kemitraan dengan pers, terlebih agenda yang dibahas berkaitan erat dengan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang kini tengah memicu polemik luas di masyarakat.
“Kami datang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Mengapa saat membahas isu sensitif seperti BKKD dan anggaran infrastruktur, pintunya justru dikunci rapat? Ini menimbulkan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya sedang disembunyikan di dalam?” ujar salah satu wartawan Berita bangsa Suyati yang berada di lokasi.
Sikap tertutup ini dianggap ganjil karena biasanya RDP bersifat terbuka kecuali membahas hal yang mengancam rahasia negara.
Namun, kehadiran Inspektorat dalam rapat tertutup ini justru memperkuat dugaan adanya temuan-temuan krusial yang sengaja “dipingit” agar tidak terendus publik.
Keputusan Komisi D hari ini dinilai sebagai langkah mundur dalam keterbukaan informasi di lingkup legislatif Bojonegoro. Publik kini merasa ada jarak yang sengaja dibangun oleh wakil rakyat saat isu anggaran desa mulai memanas.
Hingga berita ini diturunkan, puluhan wartawan masih bertahan di depan Ruangan Komisi D di gedung DPRD,
Beberapa Awak media menegaskan bahwa rakyat berhak tahu ke mana dan bagaimana uang negara dikelola, tanpa harus ada yang ditutup-tutupi.
Sampai berita ini di ungah Rapat dengar pendapat Komisi D yang kemarin telah lakukan sidak-sidak BKKD dilapangan, dan hari ini beberapa OPD yang mengampu di undang untuk dengar pendapat.
Penulis : Takim
Editor : Putri
