BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Tingginya angka kecelakaan fatal di jalur nasional yang menghubungkan Bojonegoro dengan Surabaya, khususnya di wilayah Kecamatan Baureno, memicu langkah tegas dari legislatif daerah. Tepat pada hari ini, Minggu (25/1/2026) Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bojonegoro resmi melayangkan surat desakan kepada pemerintah pusat dan DPR RI di Jakarta.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya laporan masyarakat yang masuk melalui Rumah Aspirasi Rakyat, sebuah wadah komunikasi bentukan DPD Partai Golkar Bojonegoro.
Jalur tersebut kini dijuluki warga sebagai “jalur tengkorak” lantaran kondisi aspal yang rusak dan bergelombang telah menyebabkan ribuan kecelakaan serta puluhan korban jiwa.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Bojonegoro, Drs. Ec. M. Anis Mustofa, menyatakan bahwa pengiriman surat ini merupakan upaya jemput bola agar aspirasi warga Bojonegoro segera mendapat perhatian serius dari pemangku kebijakan nasional.
“Hari ini kami melayangkan surat resmi kepada pimpinan pusat dan Fraksi Golkar di DPR RI. Kami meminta agar perbaikan dan peningkatan kualitas jalan lintas nasional ini menjadi prioritas utama. Kondisinya sudah darurat dan menyangkut nyawa banyak orang,” ujar Anis Mustofa saat ditemui di Rumah Aspirasi Rakyat, Minggu siang.
Sinkronisasi Dana Hibah dan Perda
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto, menekankan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya membantu melalui skema hibah.
Berdasarkan catatan regulasi, Pemkab Bojonegoro pernah mengucurkan dana hibah sekitar Rp66,9 Miliar yang telah dipayungi oleh Peraturan Daerah (Perda) saat itu.
Dalam pengumpulan informasi Jalan Nasional tersebut pernah dianggarkan oleh APBD Bojonegoro yaitu berupa, Pelebaran Jalan Nasional (2023-2025): Pemkab Bojonegoro sebelumnya telah menganggarkan Rp 154 miliar untuk pelebaran jalan nasional, termasuk beberapa titik yang meliputi ruas Baureno hingga wilayah perbatasan.
Fokus 2025-2026: Pemkab Bojonegoro menargetkan tuntasnya rekonstruksi jalan beton (rigid beton) di berbagai ruas jalan, termasuk jalur yang menunjang konektivitas ke arah Blora/Cepu.
Hibah ke Blora, Sebelumnya, Pemkab Bojonegoro telah memberikan dana hibah sebesar Rp 34 miliar kepada Pemkab Blora untuk pembangunan/peningkatan kualitas jalan yang mendukung akses menuju Bandara Ngloram, Cepu.
“Jalan ini memang kewenangan pusat, namun daerah sudah menunjukkan komitmennya melalui dana hibah sesuai Perda beberapa tahun lalu. Sekarang, kami menuntut tanggung jawab penuh dari pengelola jalan nasional untuk melakukan perbaikan permanen,” tegas Sigit.
Ketua DPD Golkar Bojonegoro sekaligus Ketua Komisi C, Ahmad Supriyanto, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Hj. Mitro’atin, menegaskan bahwa seluruh jajaran fraksi akan bersatu padu mengawal isu infrastruktur ini.
Adapun anggota Fraksi Golkar yang turut memperkuat pengawalan aspirasi ini meliputi,
Drs. Ec. M. Anis Mustofa (Ketua Fraksi)
Hj. Mitro’atin, S.Pd., M.M. (Wakil Ketua DPRD)
Ahmad Supriyanto, S.Pd., M.H. (Ketua Komisi C)
Sigit Kushariyanto, S.E., M.M. (Sekretaris Komisi B)
Annafiy Aisya Sahila, S.H. (Anggota Komisi A)
“Golkar akan selalu mengawal hal ini secara tuntas. Penderitaan masyarakat akibat infrastruktur yang buruk adalah penderitaan kami juga. Kami ingin masyarakat Bojonegoro yang melintas ke arah Surabaya maupun sebaliknya merasa aman,” pungkas Mitro’atin dalam pesan singkatnya.
Hingga berita ini diturunkan, Rumah Aspirasi Rakyat DPD Golkar Bojonegoro masih terus membuka layanan pengaduan bagi masyarakat, tidak hanya terkait infrastruktur, tetapi juga permohonan bantuan hukum dan aspirasi sosial lainnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
