BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Bojonegoro melontarkan gagasan besar untuk mereformasi sistem demokrasi Indonesia guna menyelamatkan keuangan negara.
Pengalaman pilkada serentak 2024 Dengan proyeksi anggaran Pilkada Serentak 2024 yang menembus Rp 41 triliun. Mustakim selaku Ketua DPC Projo Bojonegoro menilai beban NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) telah mencekik ruang gerak APBD untuk pembangunan masyarakat.
Lanjutnya, Efisiensi namun tanpa Menghilangkan Kegembiraan dan esensi demokrasi.
Mustakim mengusulkan skema pemilihan yang lebih taktis dan hemat biaya,
Pilkada Bupati dan Pilpres, Tetap dilakukan secara langsung dan serentak untuk menjaga kedekatan pemimpin dengan rakyat di basis kabupaten dan nasional.
Pilkada Gubernur dan walikota,Dipilih oleh partai melalui kepanjangan tangan di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Mekanisme ini sepenuhnya dikontrol oleh internal partai masing-masing sehingga tidak membebani APBN/APBD untuk logistik pemilu masal.
Untuk wilayah dengan status Daerah Khusus seperti DKI Jakarta dan DIY, Projo menawarkan mekanisme yang tetap menjunjung esensi demokrasi namun lebih efisien.
“Untuk Daerah Khusus, internal partai dapat melakukan Musra (Musyawarah Rakyat) guna menggagas pasangan calon (Paslon) dan menyerap aspirasi konstituen lewat program-program yang ditawarkan oleh partai dan paslon. Setelah Musra selesai, internal partai menentukan kandidatnya untuk kemudian diuji secara publik dan dipilih oleh DPRD Provinsi,” papar Mantan Sekertaris DPC Projo Bojonegoro tersebut.
Menurut Takim yang akrab dipangil djaeman tersebut, Anggaran fantastis Rp 41 triliun yang mayoritas terserap untuk biaya pengamanan dan mitigasi kerawanan sosial menjadi alasan kuat di balik usulan ini.
“Biaya pilkada itu cenderung biaya pengamanan dan mitigasi kerawanan sosial, dan pilkada serentak juga rentan konflik berkepanjangan saat menjelang pilpres dan pasca pilpres,” ungkapnya.
Imbuhnya,rakyat sering kali rentan terjebak dalam konflik kepentingan yang tajam saat pemilihan langsung di banyak tingkatan.
“Dengan ini, Negara bisa mengurangi beban persoalan yang selama ini selalu menjadi hantu fiskal. Dana hibah NPHD yang sangat besar di daerah bisa dialihkan untuk kepentingan nyata rakyat, sementara partai politik kembali ke fungsinya sebagai wadah musyawarah dan pendidikan politik, serta penyerapan aspirasi yang berkualitas,” tambahnya.
Dengan sistem ini, DPC Projo Bojonegoro meyakini pemimpin terpilih tidak lagi terbebani oleh biaya kampanye yang sangat mahal.
Demokrasi tetap berjalan dengan gembira melalui Musra, namun anggaran negara tetap aman untuk pembangunan.
“Ini adalah jalan tengah,Demokrasi Pancasila yang efektif, efisien, dan tetap berpijak pada aspirasi rakyat,” tutupnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
