SURABAYA, SUARABANGSA.co.id – Kejaksaan Negeri Pelabuhan Tanjung Perak (Kejari Perak) menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan politik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya.
LK selaku pelapor, mempertanyakan sikap Kejari Perak tersebut. Menurutnya, penghentian penyelidikan ini tidak berdasar dan menunjukkan bahwa kejaksaan telah melampaui kewenangannya.
LK menjelaskan bahwa Kejari Perak menghentikan kasus ini dengan alasan uang senilai lebih dari Rp 755 juta yang dipersoalkan sudah dikembalikan terlapor, EK, ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya melalui kejaksaan.
Namun, ia kemudian mendapat informasi bahwa dana bantuan politik yang kini berada di tangan kejaksaan batal dikembalikan ke Bakesbangpol dan malah akan diberikan kembali kepada PSI Surabaya yang telah mengalami perubahan struktur kepengurusan.
“Nah, pertanyaan saya ini (Kejari) Perak ini kenapa kok bisa begini? Sudah rilis berita penyelidikannya dihentikan karena partai mengembalikan dana ke Bakesbangpol. Lah kok keluar undangan resmi, mereka mengundang partai (PSI Surabaya) untuk menerima dana di kejaksaan,” ujar LK dalam jumpa pers di Kantor DPW PSI Jatim, Senin, 5 Agustus 2024.
Namun mantan Bendahara DPD PSI Surabaya ini mempunyai pandangan bahwa alur pengembalian dana hasil tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di PSI Surabaya, semestinya tidak dikembalikan ke partai lagi melainkan ke kas negara.
“Mana ada tindak pidana korupsi dikembalikan ke partai pemulihannya. Lalu kenapa dihentikan penyelidikannya,” tandasnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Perak, I Made Agus Mahendra Iswara, menyampaikan bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan politik PSI Surabaya memang sudah dihentikan. Namun, jika ditemukan bukti baru, kasus ini bisa dibuka kembali.
Iswara menjelaskan bahwa kejaksaan memutuskan menghentikan penyelidikan kasus ini karena penyelidik memandang bahwa peristiwa hukum yang ada masih bersifat prematur. Berdasarkan keterangan dari pemerintah hingga kader PSI selama proses penyelidikan serta mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejari Perak menyimpulkan bahwa perkara belum memenuhi unsur perbuatan korupsi.
Selain itu, EK, terlapor, juga telah bersedia mengembalikan dana bantuan politik PSI Surabaya yang dipermasalahkan sehingga penyelidikan kasus dihentikan.
“Bahwa EK telah melakukan pengembalian uang negara sebesar kurang lebih Rp 755.469.844. Pengembalian keuangan negara pada tingkat penyelidikan dapat dipertimbangkan untuk penghentian sebagaimana aturan internal,” tutupnya.
Penulis : Muji
Editor : Putri
