BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Sejumlah pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Kedatangan puluhan kepala desa tersebut guna membahas terkait dengan penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Menyampaikan aspirasi beberapa hal Bantuan khusus keuangan Desa (BKKD) yang terkait perkembangan di desa. Jumat (18/08/23).
Ada lima klausul tuntutan yang disampaikan oleh kepala Desa yang hari ini ditemui oleh lima pimpinan DPRD Bojonegoro di ruang paripurna.
Mereka langsung ditemui oleh Ketua DPRD Abdulloh Umar, Wakil Ketua, Sukur Priyanto, Mitro’atien, Sahudi dan anggota Komisi A dan Komisi B.
Lima klausul tersebut yaitu Dari Pemkab Bojonegoro yang kurang bayar, dan terkait mobil siaga dari 26 yang belum disalurkan. AKD juga meminta ada penambahan prosentase BKKD dari 12,5 persen menjadi 20 Persen di tahun 2023.
Ketua Asosiasi Kepala Desa Bojonegoro Sudawam saat jumpa pers mengatakan, ada lima klausul yang disampaikan oleh Wakil rakyat untuk segera direalisasikan kepada desa.
Yang pertama, ada 26 Desa yang belum mendapatkan mobil siaga yang belum diberikan desa, mobil siaga yang dianggarkan dari Bantuan keuangan Khusus Desa (BKKD), agar 26 Desa yang belum mendapatkan untuk segera diberikan.
“Yang kedua kami Meminta hak kami kekurangan bayar dari 12,5 Persen, kurang bayar dari pemkab dari 2,5 persen segera untuk di bayarkan, Adanya kekurangan bayar alokasi dana desa (ADD) di Tahun Anggaran 2022 sebesar 2,5 persen agar segera direalisasikan ke masing-masing desa,” terangnya.
Penulis : Takim
Editor : Adelia
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
