Pemkab Sumenep Terima WTP ke Lima, Bupati Fauzi: ASN Harus Mengelola Keuangan Transparan

- Admin

Selasa, 15 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep menerima penghargaan capaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kelima kalinya.

Kota Sumekar ini memperoleh WTP sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan saat ini di tahun 2021. Tentu saja, ini penghargaan bergengsi bagi pemerintah.

Penghargaan WTP ini diberikan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sementara untuk plakat dan piagam penghargaan diberikan secara simbolis oleh Gubernur Jatim Khafifah Indar Parawansa kepada bupati Achmad Fauzi, Senin (14/11/2022), di Surabaya.

Baca Juga:  Mandi di Pantai, Warga Arjasa Ditemukan Mengapung Tak Bernyawa

Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengaku bangga dengan prestasi yang diraihnya. Menurutnya, penghargaan ini bagian dari spirit meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) semakin baik setiap tahunnya.

Kedepan, sambung dia, seluruh aparatur negara memiliku kewajiban untuk menyelenggarakan sistem keuangannya yang terbaik untuk pembangunan Sumenep.

“ASN harus mengelola keuangan dengan penuh tanggungjawab, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Suami Nia Kurnia ini juga menuturkan, pihaknya memastikan akan mempertahankan capaian prestasi itu. Tentunya, dengan sistem pengelolaan keuangan yang terus baik ke depan.

Baca Juga:  Diketahui Akan Transaksi Narkoba, Warga Rubaru Diamankan Satreskoba Polres Sumenep

“Mempertahankan itu pasti. Meningkatkan untuk yang lebih baik juga menjadi keharusan, mari berpikir kebaikan Sumenep,” ucapnya.

Tidak hanya itu, politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, penghargaan hingga lima kali ini harus menjadi pendorong meningkatnya kerjasama dalam menyongsong program pembangunan.

“Bangun sinergi antar OPD, jangan ada lagi ego sektoral, yang berjalan sendiri-sendiri, namun harus komunikasi dan koordinasi untuk membangun daerah,” tukasnya.

Berita Terkait

BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi
Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sipil Datangi Istana Merdeka, Sampaikan 3 Tuntutan Kepada Presiden RI
Perkuat Ekonomi Lokal, 57 Desa di Bojonegoro Terima Armada Operasional Koperasi Desa Merah Putih
Instruksi Presiden, Bupati Bojonegoro Keluarkan Surat Edaran Kebijakan Efisiensi Anggaran
Bupati Bojonegoro Terima Rekomendasi LKPJ 2025: Janji Segera Tindak Lanjut Demi Pembangunan Berkelanjutan
Bupati Setyo Wahono Minta Dukungan Pusat di Hadapan Menteri Hanif Faisol: Malu Jika Bojonegoro Tanpa Adipura
Dua Ratus Pengayuh Becak di Bojonegoro Dapat Berkah dari Presiden Prabowo
Wakil Bupati Bojonegoro: Kurangi Pengangguran, Semua Pelatihan OPD Wajib Rekrut Peserta dari Pemegang Kartu AK-1

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 20:32 WIB

Pemkot Blitar Disorot TKW Asal Tulungagung, Dugaan Ketidakharmonisan

Rabu, 15 April 2026 - 16:42 WIB

Terkendala Izin BBWS DPRD Bojonegoro dan Pihak Eksekutif Sidak Bengawan Solo

Rabu, 15 April 2026 - 15:26 WIB

Sinergi dan Inovasi Layanan Jadi Kunci Penyusunan Renja 2027 DKP Jatim

Selasa, 14 April 2026 - 10:50 WIB

Bojonegoro Borong Penghargaan TOP BUMD 2026, Sinyal Positif Tata Kelola Ekonomi Daerah

Selasa, 14 April 2026 - 00:55 WIB

Dugaan Penggelapan Pembelian Mesin Es Rp500 Juta, warga Tapelan Laporkan AB mantan menejer PT BAI ke Polisi

Sabtu, 11 April 2026 - 19:10 WIB

Delegasi DPC Bojonegoro Tiba di Malang, Siap Sukseskan Konferda Projo Jatim 2026

Sabtu, 11 April 2026 - 16:06 WIB

SMSI Bojonegoro Berganti Nahkoda, Kustaji Resmi Gantikan Sasmito Anggoro

Kamis, 9 April 2026 - 19:18 WIB

LPG 3 Kg Langka di Bojonegoro, Harga Tembus Rp40 Ribu: DPRD Desak Sanksi Pidana bagi Oknum

Berita Terbaru