BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Ironi menyayat hati melanda warga di wilayah penghasil energi Kabupaten Bojonegoro. Di tengah melimpahnya sumber daya gas bumi, warga miskin di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, justru terpaksa memutus sambungan gas rumah tangga (Jargas) karena tarif yang mencekik.
Kondisi ini diperparah dengan kelangkaan gas LPG 3 kg di berbagai wilayah, termasuk Desa Tanjungharjo, yang harganya kini melonjak drastis.
Di Desa Bandungrejo, sebagian warga mengaku tidak mampu menikmati hasil bumi dari tanah mereka sendiri.
Skema tarif Jargas yang dikaitkan dengan golongan daya listrik rumah tangga menjadi beban berat.
Warga dengan listrik non-subsidi otomatis dikenakan tarif gas kategori tinggi, meskipun kondisi ekonomi mereka berada di bawah garis sejahtera.
“Untuk makan sehari-hari saja sudah susah, apalagi harus bayar gas mahal. Bayarnya disesuaikan dengan listrik. Kalau listrik tidak subsidi, gasnya juga ikut mahal,” keluh Suparti, warga setempat, dengan nada kecewa.
Suparti dan sejumlah warga lainnya memilih memutus sambungan Jargas dan mencoba kembali ke bahan bakar alternatif yang lebih terjangkau, meski kurang praktis.
Namun, upaya warga beralih ke gas melon (LPG 3 kg) justru menemui jalan buntu. Investigasi awak media Suara Bangsa menemukan bahwa sejak menjelang Lebaran hingga hari ini, pasokan LPG 3 kg di pasaran menghilang. Jika pun tersedia, harganya melonjak tajam mulai dari Rp28.000 hingga Rp35.000 per tabung.
“LPG langka, ada pun harganya naik tajam,” ungkap seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi serupa terjadi di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas.
Warga harus berburu hingga ke desa lain hanya untuk mendapatkan satu tabung gas.
“Lima toko sudah kudatangi, tapi gas masih langka meskipun ada harganya naik,” ungkap Anik Setyowati, warga Desa Tanjungharjo.
Sugeng Handoyo sekti selaku sekertaris DPC Projo Bojonegoro,mestinya hal ini ada langkah mitigasi atau solusi dari pihak terkait bagi warga Bojonegoro yang memutuskan untuk berhenti berlangganan Jargas.
Imbuhnya, Warga kini terjepit dalam ketidakpastian; Jargas dianggap membebani, sementara akses ke LPG subsidi diputus oleh keadaan pasar yang kacau.
“Lihat,Potret Ketimpangan di Tanah Kaya,Ketimpangan terlihat jelas dari kondisi fisik,permukiman warga di sekitar area eksploitasi gas yang masih banyak berdinding kayu dan jauh dari layak.” Ungkapnya.
Fenomena ini memunculkan tanda tanya besar mengenai efektivitas program distribusi energi bagi masyarakat lokal di daerah penghasil.
Sugeng mendesak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan evaluasi kebijakan tarif Jargas serta menggelar operasi pasar besar-besaran.
“Warga berharap kekayaan alam di Bojonegoro benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil, bukan justru menjadi sumber kesulitan hidup yang berkepanjangan,” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
