SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur bakal menggenjot pembahasan Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Alasannya, ketiga rancangan regulasi itu dinilai cukup urgen dan mendesak untuk dituntaskan.
Tiga Raperda tersebut adalah raperda pajak dan retribusi, raperda pengelolaan limbah domestik, raperda atas perubahan perda tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep. Ketiga regulasi ini sudah siap dibahas oleh legislator.
Bupati Sumenep melalui Sekdakab Edy Rasiyadi sudah menyampaikan nota penjelasan terkait ketiga raperda tersebut dalam sidang paripurna, Senin lalu (13/3/2023). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Hamid Ali Munir itu berlangsung sukses.
Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menjelaskan, selain LKPj, DPRD juga akan membahas tiga raperda yang dianggap penting. Ketiga raperda ini sudah ada nota penjelasan bupati.
“Ya, nanti akan digenjot pembahasannya,” ujarnya.
Menurutnya, Pembahasan ketiga raperda tersebut akan dilakukan oleh pansus yang dibentuk DPRD. Sehingga, pembahasan akan lebih terarah dan fokus.
“Dengan pembahasan di pansus diharapkan mampu melakukan kajian secara menyeluruh dan tepat waktu,” imbuhnya.
Politisi senior PKB ini mengingatkan, setiap rancangan raperda harus dilakukan kajian secara mendalam. Hal itu agar bisa memberikan azas manfaat dalam mendorong peningkatan pembangunan di Sumenep.
“Lebih-lebih bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat,” tuturnya.
Abdul Hamid Ali Munir, di tahun 2023 ini pihaknya akan terus menggejot setiap pembahasan raperda yang sudah ter-agendakan.
“Semoga semuanya bisa tuntas di tahun 2023 ini. Namun, untuk saat ini kami akan fokus kepada LKPj dan tiga raperda itu. Semoga memberikan manfaat,” harapnya.
