Walikota Padang Sidempuan Hadiri Rakornas Forkopimda Tahun 2023 di Jawa Barat

- Admin

Rabu, 18 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PADANG SIDEMPUAN, SUARABANGSA.co.id – Walikota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution SH, MM hadiri Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Tahun 2023 di SICC (Sentul International Convention Center), Bogor, Jawa Barat, Selasa, (17/01/2023).

Rakornas diawal tahun 2023 ini mengusung tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”.

Rakornas dibuka secara resmi oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo dan turut dihadiri oleh peserta dari Pusat berjumlah 335 Orang, Peserta dari Provinsi 289 Orang dan peserta dari Kab/Kota, 2.865 Orang.

Presiden mengungkapkan total APBD daerah yang mengendap di bank sampai akhir tahun 2022 mencapai angka Rp123 triliun. Presiden pun mengingatkan seluruh kepala daerah untuk merencanakan program di daerahnya sebelum tahun berjalan sehingga anggaran yang telah diberikan tidak menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

Baca Juga:  Gelar Audiensi, LSM Jatim Corruption Watch Tuding Kejaksaan Sampang Lakukan Pembodohan Publik

“Saya ingatkan untuk mendesain program, merencanakan program sebelum tahun berjalan. Jangan sampai menjadi SiLPA, jangan sampai menjadi SiLPA,” tutur Presiden.

Sementara itu, terkait birokrasi, Presiden menyebutkan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki indikator kinerja yang sesuai dengan program prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN. Indikator tersebut tidak hanya diberikan kepada para ASN di kementerian/lembaga, melainkan juga akan diberikan kepada para ASN di institusi TNI, Polri, hingga kejaksaan.

“Sekarang semuanya sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN. KPI-nya ada semuanya sesuai dengan prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN,” ujar Presiden.

Baca Juga:  Lebih dari Target, Dua Wisata di Sumenep Sumbang Kenaikan PAD

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa pada Tahun 2022 kolaborasi antara Instansi Pusat dan Daerah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tanah air dan tingkat inflasi juga terkendali dengan baik, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik [inflasi] pada September 2022 5,95 persen, kemudian pada bulan Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen dan November 2022 turun sebesar 5,40 persen dan untuk bulan Desember terjadi kenaikan sedikit 5,51 persen karena adanya pola demand yang bersifat seasonal atau musiman yakni adanya Hari Raya Natal dan perayaan tahun baru.

Baca Juga:  Pastikan ASN Tidak Bolos, Bupati Sumenep Kunjungi OPD dan Kecamatan

Melalui momentum yang baik Kementerian Dalam Negeri mengharapkan dapat tercipta masukan dan arahan tentang langkah aplikatif dan inovatif yang dapat diimplementasikan oleh daerah.

Usai mengikuti Rakornas Wako Irsan mengatakan bahwa sampai saat ini Pemko Padang Sidempuan terus berupaya menjaga kestabilan harga sejumlah komoditi yang menjadi faktor penyebab terjadinya inflasi di daerah.

“Oleh karena itu kita (Pemko Padang Sidempuan) terus fokus pada kesinambungan pertanaman komoditas bawang merah, cabai merah dan beberapa komoditi lainnya,” ucap Wako Irsan.

Ia menambahkan, ini merupakan salah satu upaya dan bentuk keseriusan Pemko Padang Sidempuan menjaga kestabilan harga di pasar.

Berita Terkait

Produksi Minyak Merosot, Bojonegoro Pacu Pencarian Cadangan Baru di 17 Kecamatan
DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat
Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah
Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro
Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026
Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:12 WIB

DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:34 WIB

Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:10 WIB

Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 20:29 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:52 WIB

Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 23:35 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Laporan hasil Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terbaru