PATI, SUARABANGSA.co.id – Dandilm Pati Letkol Arm Arief Darmawan S.Sos menghadiri kegiatan Sosialisasi Persiapan Pilkades dan Penandatanganan naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkades Serentak Gelombang 3 tahun 2019, Selasa (10/09) di Pendopo Kabupaten.
Kabag tata Pemerintahan Sekda Pati Drs Teguh Widyatmoko., MM menyampaikan dalam Pelaksanaan pemilihan kepala desa mengacu pada amanat UU Nomor 6 Tahun 2017 dan pada yahun ini ada 122 Desa dari 21 Kecamatan se Kabupaten Pati dan ada Peraturan Gubernur Jateng juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pilkades 2019.
Kabag tata pemerintahan Sekda Pati mengharap dalam pelaksanakan setiap tahapan pilkades lancar.
Kapolres Pati AKBP H. Jon Wesly Arianto, SIK mengambil contoh pelaksanaan pilkades pada tahun lalu 42 Desa yang sudah terlaksana dengan baik walau ada sedikit kendala.
“Sehingga ada penentu kerawanan2 terutama para panitia, dalam pelaksanaan Pra Pilkades harus ada koordinasi dan persiapan dengan baik kepada Rekan-rekan BPD sehingga tidak muncul masalah pada saat pelaksanaan,” terangnya.
Kapolres mengharapkan segera mungkin diadakan sosialisasi dan persiapan yang baik.
“Kami mohon kepada kades dan unsur-unsur agar bermain sportif/ jujur terutama menyangkut kepentingan lain seperti kepada Calon-calon kades,” imbuhnya.
“Pada pelaksanaan Pilkades tahun lalu ada himbauan pimpinan kami sehingga di tahun ini akan lebih diterapkan pengamanan masing-masing kecamatan dari personil Polda Jateng. Kami bersama Dandim kita awasi dan patroli ke desa – desa kalau perlu dibuat Pos pengawasan,” sambungnya lagi.
Sambutan Bupati Pati H. Haryanto SH, MM, M.Si mengatakan semua kecamatan menyelenggarakan pilkades serentak maka persiapannya sama tidak ada melompati tahapan-tahapan pilkades dan Para Panitia, BPD, Kades dan unsur2 lainnya harus mengikuti Sosialisasi Pilkades 2019.
Bupati mengharapkan dalam pelaksanaan semua lancar kondusif dan terkendali dan awasi Proses pemilihan perlu dilakukan dengan hati-hati.
“Terutama proses-proses administrasi tidak boleh dilanggar, harus pasti dilalui dan ditepati agar di kemudian hari tidak ada kepala desa terpilih yang cacat hukum,” tegas Bupati.
