JAKARTA, SUARABANGSA.co.id – Kongres Projo 2025 yang di selenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat, Isu dorongan agar Projo berubah menjadi partai politik mencuat dalam Kongres ke-III Relawan Projo di Jakarta. 31/10/2025.
Kongres ke-III dihadiri relawan dari berbagai provinsi dari Dewan Pimpinan Daerah dan DPC Projo di Indonesia, yang di selenggarakan pada tanggal 1 sampai 2 November 2025 di Grand Sahid jaya hotel.
Mustakim Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Bojonegoro, menegaskan penolakan terhadap wacana tersebut dan meminta Projo tetap berstatus Organisasi Masyarakat (ormas).
Masih menurut Ketua Projo Bojonegoro, Mustakim, menyatakan bahwa perubahan bentuk organisasi bukan aspirasi relawan di daerah.
Dan hal ini sama saja akan menjauhkan jarak antara relawan dengan Jokowi dan Prabowo.
“Projo sejak awal adalah ormas. Relawan ingin Projo tetap menjadi ormas dan tidak diarahkan menjadi partai, dan irisan-irisan yang tergabung di Projo terbangun dan terbentuk dari beberapa partai yang selama ini mengusung Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran” ujarnya.
Ia menegaskan keputusan organisasi harus berdasarkan suara anggota, bukan kepentingan politik pihak tertentu. Yang ingin adu domba dan mengalihkan isu program-program Prabowo Gibran selama ini yang sedang berjalan.
“Relawan ingin berdemokrasi secara sehat. tidak berbasis ujaran kebencian dan hoax serta fitnah,tapi bagaimana kedepan Pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan mas Gibran ini lebih baik, dalam menghadapi bonus demografi” tambahnya.
Selain membahas arah organisasi, sejumlah relawan dari Sumatra hingga Papua mengeluhkan kenaikan harga tiket pesawat mencapai lebih dari 50 persen menjelang pelaksanaan kongres di Jakarta. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan sebagian peserta dari daerah untuk hadir tepat waktu.
Panitia memastikan agenda kongres tetap berjalan sesuai jadwal dan menyatakan bahwa kehadiran peserta dari seluruh Indonesia tetap memenuhi kuorum.
Kongres ke-III ini juga menyoroti agenda jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, termasuk pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, dan tantangan demografi.
Kegiatan ditutup dengan pernyataan sikap bahwa Projo tetap berstatus organisasi masyarakat, dan seluruh kebijakan strategis harus diputuskan melalui musyawarah relawan.
Penulis : Mus
Editor : Putri
