Perang di Sosmed Wajib Pajak dan Pegawai Pajak KPP Pratama Bojonegoro

- Admin

Sabtu, 13 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Antono: “Itu gaji murni atau dari hasil garong, Pak?”

BOJONEGORO, SUARABANGSA,– Sebuah video berisi pernyataan seorang Pengusaha asal Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, yang mengaku diperas oleh oknum pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro, beredar luas di media sosial.

Video tersebut diunggah melalui kanal YouTube IWPI (Ikatan Wajib Pajak Indonesia) pada Jumat, 1 Agustus 2025. Dalam video berdurasi sekitar 10 menit itu, pria yang mengaku bernama Antono menyampaikan berbagai tudingan kepada pejabat dan staf KPP Pratama Bojonegoro.

“Saya Antono. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya adalah Bos Rakyat. Kenapa? Karena Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat,” ucapnya membuka pernyataan.

Antono secara terbuka mempertanyakan legalitas dan kredibilitas Kepala KPP Pratama Bojonegoro, Junaedi, yang menurutnya tampil dalam sebuah video tanpa menunjukkan dokumen resmi seperti surat pengangkatan, KTP, maupun ijazah asli.

“Bagaimana rakyat bisa percaya? Saya justru meragukan keberaniannya bicara tanpa identitas jelas,” ungkapnya.

Baca Juga:  Whisnu Sakti Buana Ditunjuk Jadi Plt Wali Kota Surabaya

Ia mengaku pernah diperiksa oleh tiga staf KPP Bojonegoro, yakni Iwan Setiawan, Iwan Kurniawan, dan Sahid Prasetyo. Dalam pemeriksaan tersebut, Antono mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan, termasuk nilai tagihan pajak senilai Rp10,4 miliar yang menurutnya dibebankan kepada anaknya, padahal yang diperiksa adalah dirinya.

“Surat pemeriksaan ditunjukkan kepada saya, tapi tandanya atas nama anak saya. Ini jelas janggal,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti penghitungan omzet usaha yang dinilainya tidak masuk akal. Menurut Antono, tim pemeriksa menyebut dirinya memiliki omzet Rp118,4 miliar, dengan dasar perhitungan laba Rp23,6 miliar dan NPPN 20%.

“Kalau ngitung, ya yang benar, Pak! Di surat ketetapan pajak, angka itu tidak dicantumkan,” tegasnya.

Antono juga mempertanyakan asal-usul harta salah satu pegawai pajak, yang disebutnya bernama Iwan Kurniawan, yang menurut pengakuannya memiliki kekayaan senilai Rp3,8 miliar.

“Itu gaji murni atau dari hasil garong, Pak?,” tanyanya dalam video.

Baca Juga:  Sukur Priyanto Sebut Soal RS Onkologi Bojonegoro Sudah Dibahas dan Disetujui Tim BANGGAR

Lebih lanjut, Antono menyebut bahwa proses pemeriksaannya baru dilakukan setelah lebih dari dua tahun dari masa pajak yang bersangkutan, dan hal itu menurutnya berdampak pada akumulasi denda yang sangat besar.

Di akhir pernyataannya, Antono menyatakan kesiapannya untuk membuka seluruh dokumen perpajakan miliknya dan anaknya kepada publik, serta menantang diskusi terbuka dengan pihak KPP Pratama Bojonegoro.

“Saya siap diskusi berhadapan langsung. Dokumen saya terbuka untuk publik. Kapan Bapak berani?,” ucapnya lantang.

Ia juga mengundang Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen Pajak, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Bojonegoro untuk datang ke kediamannya sebagai bentuk kecintaan terhadap negara dan harapannya agar praktik-praktik oknum yang merusak citra Pemerintah segera diberantas.

Menanggapi tudingan seorang wajib pajak bernama Antono yang menyebut adanya dugaan pemerasan oleh oknum pegawai pajak, KPP Pratama Bojonegoro akhirnya memberikan klarifikasi resmi melalui unggahan di akun Instagram @pajakbojonegoro.

Dalam pernyataannya, Kepala KPP Pratama Bojonegoro, Junaidi, menegaskan bahwa tuduhan yang disampaikan Antono tidak benar dan tidak berdasar. Ia menekankan bahwa seluruh proses pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan data yang sah.

Baca Juga:  Respons Jalur Maut Baureno, Fraksi Golkar Bojonegoro Desak Perbaikan Jalan Nasional ke Pemerintah Pusat

“Kami akan memberikan klarifikasi kepada pihak yang berwenang, termasuk aparat penegak hukum apabila diperlukan,” ujar Junaidi dalam unggahan tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa sebagai institusi yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas, pihaknya tidak pernah menjanjikan, meminta, atau menerima sesuatu dari wajib pajak dalam bentuk apa pun, sebagaimana yang dituduhkan.

“Kami menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun kami juga berkewajiban melindungi kehormatan institusi dan petugas yang telah bekerja secara profesional dan sah,” tegasnya.

Junaidi pun mengakhiri pernyataannya dengan ucapan terima kasih atas kepercayaan masyarakat dan menutup dengan salam. Seluruh pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka melalui media sosial resmi KPP Pratama Bojonegoro sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027
Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun
Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi
Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!
Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru