Perang di Sosmed Wajib Pajak dan Pegawai Pajak KPP Pratama Bojonegoro

- Admin

Sabtu, 13 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Antono: “Itu gaji murni atau dari hasil garong, Pak?”

BOJONEGORO, SUARABANGSA,– Sebuah video berisi pernyataan seorang Pengusaha asal Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, yang mengaku diperas oleh oknum pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro, beredar luas di media sosial.

Video tersebut diunggah melalui kanal YouTube IWPI (Ikatan Wajib Pajak Indonesia) pada Jumat, 1 Agustus 2025. Dalam video berdurasi sekitar 10 menit itu, pria yang mengaku bernama Antono menyampaikan berbagai tudingan kepada pejabat dan staf KPP Pratama Bojonegoro.

“Saya Antono. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya adalah Bos Rakyat. Kenapa? Karena Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat,” ucapnya membuka pernyataan.

Antono secara terbuka mempertanyakan legalitas dan kredibilitas Kepala KPP Pratama Bojonegoro, Junaedi, yang menurutnya tampil dalam sebuah video tanpa menunjukkan dokumen resmi seperti surat pengangkatan, KTP, maupun ijazah asli.

“Bagaimana rakyat bisa percaya? Saya justru meragukan keberaniannya bicara tanpa identitas jelas,” ungkapnya.

Baca Juga:  Mahasiswa Surabaya Ini Tolak Perpanjangan Jabatan Sekda Provinsi Jatim

Ia mengaku pernah diperiksa oleh tiga staf KPP Bojonegoro, yakni Iwan Setiawan, Iwan Kurniawan, dan Sahid Prasetyo. Dalam pemeriksaan tersebut, Antono mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan, termasuk nilai tagihan pajak senilai Rp10,4 miliar yang menurutnya dibebankan kepada anaknya, padahal yang diperiksa adalah dirinya.

“Surat pemeriksaan ditunjukkan kepada saya, tapi tandanya atas nama anak saya. Ini jelas janggal,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti penghitungan omzet usaha yang dinilainya tidak masuk akal. Menurut Antono, tim pemeriksa menyebut dirinya memiliki omzet Rp118,4 miliar, dengan dasar perhitungan laba Rp23,6 miliar dan NPPN 20%.

“Kalau ngitung, ya yang benar, Pak! Di surat ketetapan pajak, angka itu tidak dicantumkan,” tegasnya.

Antono juga mempertanyakan asal-usul harta salah satu pegawai pajak, yang disebutnya bernama Iwan Kurniawan, yang menurut pengakuannya memiliki kekayaan senilai Rp3,8 miliar.

“Itu gaji murni atau dari hasil garong, Pak?,” tanyanya dalam video.

Baca Juga:  Pj Bupati Bojonegoro Apresiasi Capaian Desa Kedungsumber dalam Penilaian Desa Antikorupsi

Lebih lanjut, Antono menyebut bahwa proses pemeriksaannya baru dilakukan setelah lebih dari dua tahun dari masa pajak yang bersangkutan, dan hal itu menurutnya berdampak pada akumulasi denda yang sangat besar.

Di akhir pernyataannya, Antono menyatakan kesiapannya untuk membuka seluruh dokumen perpajakan miliknya dan anaknya kepada publik, serta menantang diskusi terbuka dengan pihak KPP Pratama Bojonegoro.

“Saya siap diskusi berhadapan langsung. Dokumen saya terbuka untuk publik. Kapan Bapak berani?,” ucapnya lantang.

Ia juga mengundang Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen Pajak, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Bojonegoro untuk datang ke kediamannya sebagai bentuk kecintaan terhadap negara dan harapannya agar praktik-praktik oknum yang merusak citra Pemerintah segera diberantas.

Menanggapi tudingan seorang wajib pajak bernama Antono yang menyebut adanya dugaan pemerasan oleh oknum pegawai pajak, KPP Pratama Bojonegoro akhirnya memberikan klarifikasi resmi melalui unggahan di akun Instagram @pajakbojonegoro.

Dalam pernyataannya, Kepala KPP Pratama Bojonegoro, Junaidi, menegaskan bahwa tuduhan yang disampaikan Antono tidak benar dan tidak berdasar. Ia menekankan bahwa seluruh proses pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan data yang sah.

Baca Juga:  Isu Jabatan Perangkat Desa 9 Tahun, Begini Tanggapan Ketua AKD Bojonegoro

“Kami akan memberikan klarifikasi kepada pihak yang berwenang, termasuk aparat penegak hukum apabila diperlukan,” ujar Junaidi dalam unggahan tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa sebagai institusi yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas, pihaknya tidak pernah menjanjikan, meminta, atau menerima sesuatu dari wajib pajak dalam bentuk apa pun, sebagaimana yang dituduhkan.

“Kami menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun kami juga berkewajiban melindungi kehormatan institusi dan petugas yang telah bekerja secara profesional dan sah,” tegasnya.

Junaidi pun mengakhiri pernyataannya dengan ucapan terima kasih atas kepercayaan masyarakat dan menutup dengan salam. Seluruh pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka melalui media sosial resmi KPP Pratama Bojonegoro sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Benang Kusut Proyek BKKD Desa Kemiri Rp 1,4 Miliar, Kades Sebut Ada Konsultan, Faktanya Hanya?
Proyek Jalan Beton Desa Kemiri Disoal, Surgi: Jangan Tutup Mata, OPD Harus Turun
Anti ABS Bergerak, Begini yang Dilakukan Sekelompok Komunitas di Bojonegoro
Tatap Pemilu 2029, Ketua DPD Golkar Bojonegoro: Pengurus Harus Kerja Nyata Bukan Sekadar Numpang Nama
Protes Jalan Rusak, Warga Dusun Kukur Bojonegoro Tanam Pisang di Tengah Jalan Desa Genjor
Desa dalam Sandera, Antara Pesta Anggaran dan Mandulnya Penegakan Hukum
Teror Limbah Kimia di Kedungrejo Bojonegoro, Hasil Tani dan Warga Mulai Terdampak
Meneladani Desa Pungpungan, Saat Kritik Jadi Energi dan Kerendahan Hati Membuahkan Prestasi

Berita Terkait

Senin, 12 Januari 2026 - 11:28 WIB

Drama Beasiswa di Bojonegoro: Sudah Tanda Tangan Kwitansi, Kok Tiba-tiba Dibatalkan

Sabtu, 20 Desember 2025 - 08:25 WIB

Gerakan Ayah Ambil Rapor di Bojonegoro Mendapat Sorotan, Pertimbangkan Psikologis Siswa Yatim Piatu

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:38 WIB

Momen Hari Guru Perkuat Kedekatan Guru Dan Siswa MI NU 2 Grajagan Banyuwangi

Sabtu, 13 Desember 2025 - 07:22 WIB

Kepala Sekolah dan Guru Honorer yang Selingkuh Diminta Keluar dari Desa

Sabtu, 13 Desember 2025 - 07:22 WIB

SMSI Sumenep Minta Kasi PAUD/TK Diknas Transparan Soal Dana BOP di Sapeken

Sabtu, 13 Desember 2025 - 07:22 WIB

Kadisdik Sumenep Panggil Kepala Sekolah dan Guru Honoror yang Diduga Selingkuh

Sabtu, 13 Desember 2025 - 07:22 WIB

Pencairan BOP PAUD/TK Dinas Pendidikan Sumenep Menjadi Sorotan

Sabtu, 21 Juni 2025 - 16:15 WIB

Siswa Berprestasi SMK Al Karimiyyah Dapat Beasiswa Sedekah Sampah

Berita Terbaru