“Apakah benar ini sudah berbasis kebutuhan atau prioritas pekerjaan ataupun tidak,” ujarnya.
Jika dalam program BKKD tersebut eksekutif tidak menyuguhkan data tersebut maka tim Banggar dapat menolak atau tidak menyetujui.
“Ya mohon maaf kita disuguhkan data tanpa nilai. Ya, kalau nanti dimainkan di lapangan. Dianggap kita menyepakati hal yang salah,” ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Abdulloh Umar selaku Ketua DPRD Bojonegoro, rapat BANGGAR masih berproses menyamakan persepsi dan belum selesai.
“Belum belum, ini masih berproses dan nanti dilanjutkan kembali,” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Adelia
