“Dari kemarin kita mintai data mereka tidak mau terbuka. Mereka hanya bicara 800 miliar, itu untuk desa mana saja tidak disampaikan kepada kita,” katanya.
BKKD, menjadi perhatian tim Banggar, lantaran banyaknya BKKD yang bermasalah, diskriminasi antara desa satu dengan desa yang lain sehingga perlu kajian secara menyeluruh.
“Oleh sebab itu kami berfikir, kenapa tadi kita minta data berkaitan dengan lokasi-lokasi (desa red) 800 miliar itu akan dikemanakan?. Itu pun tidak diberikan kembali kepada kita. Hanya diberikan nama-nama desa dan kecamatan,” ujarnya.
Tidak terbukanya data penerima BKKD tersebut menjadi pertanyaan bagi Sukur Priyanto, kenapa sebegitu getolnya eksekutif menutupi desa mana saja dan berapa anggaran untuk BKKD tersebut.
Sebagai badan anggaran, lanjutnya, yang mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk melakukan pembahasan, diskusi pihaknya akan melakukan klarifikasi.
Penulis : Takim
Editor : Adelia
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
