BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Rapat Badan Anggaran (BANGGAR) Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) yang dihadiri oleh Beberapa SKPD Pemkab Bojonegoro Deadlock.
Dikarenakan belum ada titik temu antara Tim Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) Pemerintah kabupaten Bojonegoro.
Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro hingga saat ini belum menerima data Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang akan digelontorkan guna mempercepat pembangunan desa. Selasa (29/08/23).
Dalam pantauan Awak media SUARABANGSA.co.id, Rapat Banggar yang dimulai pukul 11: 00 WIB sampai pukul 17:30 WIB antara eksekutif dan legislatif masih terjadi perdebatan dan belum ada titik temu terkait BKKD anggaran 2024 yang di 199 titik di 28 kecamatan Bojonegoro, yang dianggarkan kurang lebih 800 miliar.
Secara terpisah Wakil Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto, menyatakan bahwa tim Banggar sebelumnya telah meminta data ke eksekutif, akan tetapi dirinya menuding bahwa tidak ada keterbukaan data desa mana saja yang diajukan untuk menerima BKKD.
Penulis : Takim
Editor : Adelia
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
