BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna pembahasan anggaran LPJ tahun 2021. Rabu (13/07/2021).
Rapat paripurna badan anggaran tersebut sempat memanas.
Rapat tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Bojonegoro Umar Abdullah yang didampingi oleh wakil ketua Dewan dan Ketua Komisi A, Komisi B, Komisi C dan komisi D DPRD Bojonegoro.
Tim Anggaran, yang dipimpin langsung oleh Sekertaris daerah (Sekda) Sekda Nurul Azizah melaporkan, bantuan pendapatan Daerah sebesar 5,9 triliun, ada pun sisi belanja sesuai pagu APBD 2021 sebesar 6,2 T, didalam realisasi belanja yaitu 5,8 T, jadi dalam realiasasi pagu tersebut sekitar 80,60 persen. Ada pun dari sisa Silpa di 2021 sebesar 2,8 T.
“Inilah yang tentunya bapak ibu sekalian sebagai informasi, sisi pendapatan, sisi belanja, dan juga Silva yang telah dilaksanakan dengan penyertaan dari BPK di masa APBD 2022 sebagai belanja di masa APBD 2021,” terangnya.
Hal ini menjadi catatan dan usulan dari komisi B yang disampaikan oleh Sigit Kushariyanto. Menurutnya Sigit hal tersebut belum maksimal, karena diangap belum memenuhi out Kam untuk masyarakat Bojonegoro.
Sigit meminta hal tersebut agar dievaluasi, karena sedikitnya anggaran untuk SKPD SKPD, sehinga SKPD tidak maksimal untuk bergerak dalam kebangkitan ekonomi.
“Kalau melihat evaluasi dari komisi kami, hal ini belum maksimal, kita mohon anggaran wajib di optimalkan,” harapnya.
Sigit juga menyingung pasca Bojonegoro tidak dapatnya Partisipasing interes (PI), dan apakah tahun depan masih dapat.
Sigit juga menyingung terkait anggaran di Dinas Peternakan yang kecil yang hanya untuk gaji karyawan juga hanya sebatas bimtek pembuatan pakan ternak saja, belum ada yang mengarah untuk pemberdayaan dan pedapatan kepada masyarakat,sigit berharap ada suporting kepada instansi~instansu terkait agar ada kemandirian.
“Kalau dari 2021 dapat partisipasing interes, apakah tahun depan kita masih dapat atau tidak, jadi kami mohon OPD-OPD yang berkaitan dengan ekonomi agar dibangkitkan,” pintanya.
Dalam pantauan awak media Suara Bangsa, dalam rapat banggar tiap komisi menyoroti, dari bantuan keuangan desa, terkait perpindahan pasar, dan mangkraknya pasar wisata yang belum beroperasi.
“Kami mohon nama pasar wisata untuk dirubah, karena nama pasar wisata berarti ada destinasi yang kita jual,” pungkas Sigit.
