Hadapi Verifikasi dan Pemilu 2024, DPC PPP Bojonegoro Diminta Kompak

- Admin

Rabu, 27 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pengurus Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jawa Timur pengurus DPC dan PAC Kabupaten Bojonegoro untuk solid, kompak dan bersinergi dalam menghadapi verifikasi dan pemilu 2024.

Didik Norman selaku Bidang OKK DPW PPP Jawa Timur mengatakan, dalam pandangannya untuk menghadapi Verifikasi faktual Partai, PAC maupun DPC harus kompak dan sinergi.

Bahkan, menurutnya, tidak hanya berlaku pada verifikasi. Namun juga dalam menghadapi pemilu 2024 agar PPP menang.

“Yang namanya politik pasti ada kecewa ada tidak, tapi kita tetap ingin bersatu, kita ingin kompak untuk menang, untuk menangkan PPP, nah untuk Bojonegoro kita tadi sedang tanya memang kalau ada anggota dewannya Kunker Monggo, kalau bisa kegiatan partai harus ada,” jelasnya.

Baca Juga:  Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Slamet Ariyadi Ajak Tokoh Masyarakat Banyuates Sampang Jaga Persatuan Bangsa

Ia menambahkan, DPP dan DPW akan segera membentuk rumah fraksi, di rumah fraksi tersebut nanti bisa mengontrol kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan dari fraksi PPP terutama terkait kegiatan kegiatannya.

Dan bila anggota dewan tidak sejalan dengan DPC di rumah fraksi tersebut, maka DPP PPP tidak akan segan segan memperingatkan sampai memberhentikan anggota dewan tersebut, bila memang sudah tidak harmonis dengan DPC.

“Kalau dalam laporannya minus, DPP tidak akan segan segan bertindak, bila kali ini tidak hadir ini baru masih awal, kita tunggu laporan,” ujarnya.

Baca Juga:  Jelang Pelaksanaan Pilkades, Polrestabes Surabaya Kirim 90 Personil ke Sumenep

Pria yang biasa dipanggil Gus Didik mewarning, jika pengurus DPC PPP Bojonegoro yang baru tidak mampu menjalankan partai akan dievaluasi selama enam bulan. Dan nanti diberikan Surat peringatan (SP) 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, dan itu juga berlaku buat anggota dewan. Sebab menurutnya Surat Kuasa (SK) itu sekarang dari DPP langsung.

“Yaa, kita tidak ada batasan tapi akan ada SP 1, SP 2, SP 3, ingat SK itu bukan dari DPC, tapi dari DPP, bila selama 6 bulan tidak mampu ya akan kita ganti, itulah guna rumah fraksi,” imbuhnya.

Baca Juga:  Soal Keluhan Warga, PLN Area Bojonegoro Akan Lakukan Penelusuran

Gus Didik berharap kepada DPC PPP Se Jawa Timur untuk memanaskan mesin partai untuk memenangkan partai, dan anggota dewan wajib berangkat mencalonkan lagi, jangan sampai pindah partai. Bila terjadi ada dinamika di internal DPC. Menurutnya dalam dunia perpolitikan itu ada menang ada kalah.

Berita Terkait

Menjelang Muscab PPP Bojonegoro, Suhu Politik Memanas
Desa Bandungrejo Bojonegoro Belum Ada Tahapan Pilkades PAW, Warga Berharap Pilkades Reguler
PROJO Setujui Kompromi Pilkada: Gubernur Dipilih DPRD, Bupati dan Wali Kota Tetap Dipilih Langsung
Buka Muswil PKB Jatim, Cak Imin Ajak Kader Dekat dengan Rakyat
Relawan Tolak Projo Menjadi Partai, Mustakim: Arah Organisasi Tetap Ormas Yang setia di garis rakyat
Puncak Harlah Golkar Bojonegoro, Dihadiri Bupati Bojonegoro
Akis Jazuli Nahkodai DPD Nasdem Sumenep, Ini Kometmen
Tok, DPRD Sampang Setujui Penetapan Dua Raperda Sekaligus

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 22:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2027

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:11 WIB

Pimpin Apel Hari Santri, Bupati Sumenep Ingatkan Pentingnya Peran Santri Menjaga Kerukunan Sosial dan Kebudayan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:01 WIB

Sampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD 2027, Bupati Bojonegoro Tekankan Beberapa Poin Ini

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Pemkab Sampang Terus Distribusikan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:36 WIB

DHL Express Perkuat Keamanan Logistik, Surabaya Gateway Kini Bersertifikat TAPA

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:14 WIB

Misteri Kurang Salur ADD : Kepala Bapenda Bojonegoro Ngaku Tak Punya Data 2015–2021

Selasa, 6 Oktober 2026 - 00:36 WIB

Lepas Ketergantungan Migas, Bojonegoro Bidik Agroindustri Lewat 5 Perda Baru

Kamis, 24 September 2026 - 00:38 WIB

DPRD Bojonegoro Bahas Perubahan 5 Raperda, FPPKN Tegaskan Catatan Penting

Berita Terbaru

Birokrasi

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2027

Kamis, 22 Okt 2026 - 22:39 WIB