SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diganti tunai di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, diduga tidak sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) yang dikeluarkan Kementerian Sosial.
Program kemanusiaan dari pemerintah pusat untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didistribusikan melalui PT Pos Indonesia tersebut terindikasi dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk meraih keuntungan.
Menanggapi soal dugaan adanya ketidak sesuaian dengan Pedum yang dikeluarkan Kementerian Sosial, Camat Camplong Saffak mengatakan jika pihaknya sudah menyampaikan pada seluruh Kepala Desa (Kades) bahwa penyaluran BPNT itu secara tunai.
“Setahu saya pas hadir di beberapa lokasi memang diterimakan tunai, tetapi masyarakat membeli sembako dilokasi. Tidak ada komplain dari masyarakat, hitung-hitung membantu memberdayakan desa melalui BUMdesnya,” kata Saffak, pada kontributor suarabangsa.co.id via pesan singkat WhatsApp, Selasa (01/03/2022).
Saffak pun mengaku jika penyaluran BPNT yang diterimakan di desa itu adalah teknis kesepakatan antara seluruh Kepala Desa melalui Ketua Assosiasi Kepala Desa (AKD) tingkat kecamatan bersama PT Pos Indonesia.
“Untuk lebih jelasnya tolong sampeyan konfirmasi ke Ketua AKD Camplong saja karena itu kesepakatan dengan PT Pos. Saya selaku Camat hanya menyampaikan aturan-aturannya. Karena waktu rapat, juga sudah di jelaskan sendiri oleh PT Pos,” akunya.
Terkait teknis pembayaran, kata dia, itu juga menjadi urusan PT Pos selaku penanggungjawab. Sebab, lanjutnya, BPNT ini alurnya adalah dari Pusat ke masyarakat melalui PT Pos.
“Tugas saya hanya membantu menyampaikan undangan ke masyarakat melalui kades masing-masing. Dan setahu saya sampai saat ini di 5 desa yang sudah tersalur tidak ada laporan dari Kades terkait komplain masyarakat,” imbuhnya.
Disinggung soal adanya keluhan sejumlah KPM terkait kualitas komoditi dan dugaan adanya pengurangan nilai dari bantuan, Saffak mengaku masih belum mendapat informasi dari para Kepala Desa.
“Saya memang menunggu informasi dari Desa yang sudah tersalur, kalau memang ada komplain maka akan saya evaluasi melalui PT Pos selaku penanggungjawab. Intinya saya tidak mau masyarakat dirugikan, nanti saya coba tanya ke kasi teknis saya yang selalu ada dilapangan,” tuturnya.
Saffak berharap, bantuan dari program pemerintah ini bisa meringankan beban masyarakat yang benar-benar kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehar-hari.
“Saya hanya berharap program ini terlaksana dengan lancar dan tidak ada kendala serta pastinya bermanfaat untuk masyarakat kami,” tutupnya.
Hingga berita ini dilansir, Kepala Kantor Pos Cabang Sampang belum dikonfirmasi terkait adanya kesepakatan bersama Pemerintah Desa tentang teknis penyaluran BPNT yang diterimakan di desa.
