Penyaluran BPNT Diduga Tak Sesuai Aturan, Camat Camplong: Itu Kesepakatan Kades dan PT Pos Sampang

- Admin

Selasa, 1 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diganti tunai di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, diduga tidak sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) yang dikeluarkan Kementerian Sosial.

Program kemanusiaan dari pemerintah pusat untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didistribusikan melalui PT Pos Indonesia tersebut terindikasi dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk meraih keuntungan.

Menanggapi soal dugaan adanya ketidak sesuaian dengan Pedum yang dikeluarkan Kementerian Sosial, Camat Camplong Saffak mengatakan jika pihaknya sudah menyampaikan pada seluruh Kepala Desa (Kades) bahwa penyaluran BPNT itu secara tunai.

“Setahu saya pas hadir di beberapa lokasi memang diterimakan tunai, tetapi masyarakat membeli sembako dilokasi. Tidak ada komplain dari masyarakat, hitung-hitung membantu memberdayakan desa melalui BUMdesnya,” kata Saffak, pada kontributor suarabangsa.co.id via pesan singkat WhatsApp, Selasa (01/03/2022).

Baca Juga:  Bikin Ulah, Anggota Komunitas Mobil Honda Brio Gelar Balap Liar di Depan Wijaya Kusuma Sampang

Saffak pun mengaku jika penyaluran BPNT yang diterimakan di desa itu adalah teknis kesepakatan antara seluruh Kepala Desa melalui Ketua Assosiasi Kepala Desa (AKD) tingkat kecamatan bersama PT Pos Indonesia.

“Untuk lebih jelasnya tolong sampeyan konfirmasi ke Ketua AKD Camplong saja karena itu kesepakatan dengan PT Pos. Saya selaku Camat hanya menyampaikan aturan-aturannya. Karena waktu rapat, juga sudah di jelaskan sendiri oleh PT Pos,” akunya.

Terkait teknis pembayaran, kata dia, itu juga menjadi urusan PT Pos selaku penanggungjawab. Sebab, lanjutnya, BPNT ini alurnya adalah dari Pusat ke masyarakat melalui PT Pos.

Baca Juga:  Potensi Cuaca Ekstrem, BPBD Sampang Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

“Tugas saya hanya membantu menyampaikan undangan ke masyarakat melalui kades masing-masing. Dan setahu saya sampai saat ini di 5 desa yang sudah tersalur tidak ada laporan dari Kades terkait komplain masyarakat,” imbuhnya.

Disinggung soal adanya keluhan sejumlah KPM terkait kualitas komoditi dan dugaan adanya pengurangan nilai dari bantuan, Saffak mengaku masih belum mendapat informasi dari para Kepala Desa.

“Saya memang menunggu informasi dari Desa yang sudah tersalur, kalau memang ada komplain maka akan saya evaluasi melalui PT Pos selaku penanggungjawab. Intinya saya tidak mau masyarakat dirugikan, nanti saya coba tanya ke kasi teknis saya yang selalu ada dilapangan,” tuturnya.

Baca Juga:  Pemkab Pamekasan Gratiskan Rapid Tes Antigen Bagi Santri

Saffak berharap, bantuan dari program pemerintah ini bisa meringankan beban masyarakat yang benar-benar kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehar-hari.

“Saya hanya berharap program ini terlaksana dengan lancar dan tidak ada kendala serta pastinya bermanfaat untuk masyarakat kami,” tutupnya.

Hingga berita ini dilansir, Kepala Kantor Pos Cabang Sampang belum dikonfirmasi terkait adanya kesepakatan bersama Pemerintah Desa tentang teknis penyaluran BPNT yang diterimakan di desa.

Berita Terkait

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Hak Yatim Piatu di Bojonegoro Diduga Disunat Mendadak, Saldo Rekening Warga Miskin BPNT Raib
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027
Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun
Bansos Nenek Sebatang Kara di Bojonegoro Dirampok Mafia? Nama Tercatat Sejak 2018, Hak Raib Tanpa Pernah Pegang Kartu
Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi
Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!
Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:52 WIB

Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Sabtu, 7 November 2026 - 17:01 WIB

Bukan Sekadar Pesta Belimbing, Bojonegoro Cetak Sejarah Baru Usai Lolos Geopark UNESCO di Paris

Selasa, 3 November 2026 - 13:28 WIB

Lindungi Lahan Pertanian dan Industri, Bojonegoro Godok Revisi RTRW

Berita Terbaru