SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Wiraraja (Unija) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, pada Senin, (01/11/2021) pagi.
Para aktivis PMII Unija Sumenep tersebut, menuntut serta mengevaluasi kinerja pemerintahan di bawah pimpinan Fauzi Eva di tahun pertama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, yang dinilai masih kurang maksimal.
Beberapa poin yang disampaikan para aktivis PMII Unija Sumenep itu dilakukan dengan cara berorasi secara bergiliran di depan Kantor Pemkab Sumenep, serta membentangkan poster dan melakukan aksi teatrikal di sepanjang Jalan Doktor Cipto Sumenep.
Pada aksi demonstrasi tersebut terdapat 4 poin yang disampaikan para aksi demo, yaitu pertama perihal alih fungsi lahan di daerah Pantura, kedua alih fungsi lahan di area perkotaan, ketiga persoalan hukum yang dinilai tebang pilih, serta keempat adalah masalah kemiskinan di Kabupaten Sumenep.
Seperti yang disampaikan Ketua Komisariat PMII Unija, Safid Ahmadi bahwa dari keempat poin tersebut harus segera dibenahi oleh kepemimpinan Fauzi Eva.
Dalam orasinya, Safid menyebutkan perihal alih fungsi lahan untuk daerah Pantura, harus benar-benar disikapi secara tegas oleh Bupati Fauzi, mengingat alih fungsi lahan yang dilakukan dengan cara tidak memikirkan dampak buruknya bagi lingkungan serta ekosistem alam.
“Seperti tambak udang yang ada di daerah pesisir-pesisir pantai yang yang merugikan masyarakat, serta pembuangan limbah yang dapat mencemari laut, oleh karena itu kami meminta Pemerintah Daerah untuk secara tegas menolak para investor nakal,” tegasnya dalam orasinya, Senin (01/11/2021).
Poin yang kedua, Safid juga menyinggung alih fungsi lahan yang dilakukan di daerah perkotaan, seperti alih fungsi sawah menjadi pembangunan infrastruktur, yang menurutnya akan berdampak kurang baik dan dapat menyebabkan banjir.
“Peraturan RT/RW yang tidak transparan juga perlu dipertanyakan, termasuk mengatur ekosistem alam lingkungan,” ujarnya.
Lanjut ke poin yang ketiga, Safid juga menilai persoalan hukum yang tebang pilih. Bahwa penurut dirinya masih terdapat beberapa kasus besar yang hingga saat ini proses hukumnya masih mangkrak, seperti salah satunya kasus korupsi gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep.
“Dengan tegas kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindakan hukum terhadap tiga tersangka atas kasus korupsi pembangunan gedung Dinkes,” pintanya.
Tidak kalah pentingnya, para aktivis PMII Unija Sumenep juga menyinggung masalah kemiskinan di Sumenep masih cukup tinggi. Angka kemiskinan berdasarkan data yang dimiliki mahasiswa, bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep sebanyak 8,25 ribu jiwa, sementara garis kemiskinan sebesar Rp. 382.491 per-kapita per-bulan, dan semakin bertambah menjadi Rp. 25.018.
Berdasarkan 4 poin yang menjadi tuntutan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aktivis PMII Unija Sumenep tersebut, menyimpulkan bahwa kepemimpinan Fauzi Eva saat ini masih belum mampu memperbaiki dan mengatasi hal tersebut.
“Kami minta Pemkab Sumenep segera menuntaskan kemiskinan dan pengangguran,” pungkasnya.
Selama melakukan aksi demonstrasi di Kantor Pemkab Sumenep, tidak satupun pejabat Pemkab keluar untuk menemui massa aksi, sehingga sebagai bentuk rasa kecewa para massa aksi melakukan bakar ban di jalan raya.
