SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Sedikitnya ada 137 pejabat eselon III dan IV yang dilantik Bupati Achmad Fauzi untuk mengisi kekosongan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan.
Hal itu dilakukan Bupati Sumenep sebagai penyegaran birokrasi di Kabupaten Sumenep. Acara mutasi dan pelantikan serta pengambilan sumpah para pejabat Administrator dan Pengawas tersebut dilaksanakan di Gedung Korpri Sumenep, pada Jum’at (29/10/2021).
Sebagai orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Achmad Fauzi menegaskan, bahwa pelaksanaan mutasi yang dilakukannya merupakan pergeseran posisi jabatan dalam pemerintahan dan merupakan kebutuhan, dan menurutnya jangan dimaknai sebagai sesuatu yang berlebihan.
Sebab, lanjut Fauzi sapaan akrab Bupati Sumenep, yang paling penting saat ini adalah bagaimana para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep mampu memahami tugas dan fungsinya sesuai jabatan masing-masing.
“Tentunya hal tersebut sebagai modal utama dalam bekerja di instansinya,” lanjutnya.
Juga kata Fauzi, untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sumenep dengan baik dan lancar, para pejabat yang dimutasi untuk segera menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, juga harus memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pada setiap unit kerjanya masing-masing.
“Jadi, semua kinerjanya akan terarah dan target kinerjanya agar tidak tumpang tindih, sehingga hasil kerjanya jelas sesuai harapan masyarakat,” imbuh Bupati Fauzi.
Selain itu pula yang harus diperhatikan, Bupati Sumenep juga menyatakan, bahwa para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus benar-benar memiliki kompetensi kinerja yang baik, serta memiliki produktivitas yang tinggi.
“Maka dengan mengedepankan kualitas pelayanan publik, para aparatur pemerintah saat ini harus bekerja secara profesional dan tidak bisa bersantai dengan keadaan,” tegasnya.
Sebab, lanjut suami dari Nia Kurnia itu menyatakan, bahwa masyarakat di bawah selalu menunggu hasil kerja pemerintah, sebagai pejabat daerah yang siap melayani masyarakat dituntut untuk memiliki mental siap melayani, tidak kaku dan stagnan.
“Pejabat pemerintah harus selalu memiliki komitmen untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
