SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 111 desa se-Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur sampai saat ini belum ada kejelasan.
Ketidakjelasan itu disesalkan oleh beberapa pihak. Terlebih warga masyarakat yang menunggu pesta demokrasi di desanya. Bahkan menimbulkan simpang siur informasi soal pelaksanaan Pilkades serentak itu.
Untuk memastikan hal tersebut, sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pinggir Kota pada Kamis (27/05/2021) mendatangi kantor DPRD setempat.
Informasi yang diterima kontributor suarabangsa.co.id, kedatangan mereka di sambut langsung oleh Ketua dan Sekretaris Komisi I DPRD Sampang.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Pinggiran Kota, Erha Su’ud mengatakan jika jauh hari sebelumnya pihaknya sudah menyampaikan surat ke Pemerintah Kabupaten Sampang.
Namun, kata dia, sampai saat ini pihak pemerintah belum juga memberikan kejelasan terkait pelaksanaan. Padahal sedang ditunggu banyak pihak, terutama masyarakat dan bakal calon Kepala Desa.
“Sebelumnya, kami sudah berkirim surat ke Pemkab terkait isu ditundanya Pilkades, namun belum ada kejelasan. Kalau memang Pilkades di Sampang ini mau ditunda, itu sampai kapan?,” tanya Su’ud.
Diakui Su’ud, jika pihaknya banyak menerima aspirasi dari masyarakat sehingga menjadi beban moral. Menurutnya, isu ditundanya pelaksanaan pilkades sangat heboh dibicarakan oleh masyarakat.
“Ini kan tidak jelas. Ada isu Pilkades diundur karena Covid-19, juga karena ada pembengkakan anggaran serta alasan keamanan,” kata Su’ud.
Lebih lanjut, Su’ud berharap, pemerintah daerah secepatnya memberikan penjelasan terkait pelaksanaan Pilkades serentak ini. Agar tidak menimbulkan keresahan informasi di masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Sampang R Aulia Rahman menegaskan bahwa Perda dan Perbup pilkades sudah dibahas, bahkan Kementerian Dalam Negeri mengatakan jika Pilkades ditunda sampai bertahun-tahun itu jelas tidak mungkin.
“Kita sudah melakukan kajian terkait Pilkades tersebut ditingkat Perda maupun Perbup. Dalam hal ini saya orang pertama yang akan mengkritik hal itu,” tegas Aulia.
Legislator dari partai Demokrat itu menyebut jika pelaksanaan Pilkades ini tergantung kebijakan Bupati Sampang. Sementara mengenai anggaran Pilkades juga sudah dalam tahap pembahasan.
“Anggaran Pilkades sekitar 80 milliar, yang memegang anggarannya eksekutif, kita hanya mengamini saja. Jika alasannya hanya keamanan itu tidak mungkin, karena di kabupaten lain Pilkades sudah terlaksana, seperti di Bangkalan,” terangnya.
Jadi, tegas Aulia, dalam hal ini kita kembalikan lagi kepada kebijakan Bupati Sampang. Dirinya menambahkan, jika Komisi I menentang terkait hal tersebut, ia pun menilai bahwa di internal DPRD tidak bersatu.
“Kita tidak bisa mengintervensi para anggota DPRD yang lain. Karena kita berangkat dari partai politik. Oleh karena itu, ranah politik tidak bisa membawa fraksi-fraksi lain. Terkait isu molornya Pilkades ini DPRD nya saja bingung, apalagi masyarakatnya,” ungkap Aulia.
Jika memang Pilkades ini ditunda, Aulia menegaskan, ia orang pertama yang akan melakukan aksi turun jalan bersama masyarakat.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Sampang Nasafi menambahkan, terkait Perbup Pilkades masih dalam tahap pembahasan. Namun, soal penentuan pelaksanaan Pilkades itu bukan ranahnya.
“Tapi, kami sangat mengapresiasi audiensi kali ini. Penyampaian aspirasi ini tetap kami tampung dan akan kami sampaikan aspirasinya saat rapat internal dalam minggu ini,” kata Nasafi.
Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan juga dari perwakilan Aliansi Masyarakat Pinggir Kota.
“Jika meminta kepastian saat ini, yang jelas tidak mungkin, kami juga masih mau mengirim surat ke Dinas terkait,” pungkas Nasafi.
