SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Para relawan Satuan Tugas (Satgas) penanganan pasien Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur nampaknya harus bersabar menantikan uang transport yang tak kunjung cair hingga saat ini.
Mereka yang terdiri dari anggota TNI, Polri, Satpol PP, tenaga medis, anggota BPBD dan relawan lainnya tersebut hingga saat ini masih mengandalkan uang pribadi untuk melaksanakan tugas sebagai garda terdepan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 dengan baik.
Mulai untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan, juga kebutuhan lainnya, mereka penuhi sendiri. Meski begitu, tidak satu hari pun dari para relawan lalai terhadap pekerjaannya. Tugas mereka pun tidaklah mudah, bersentuhan langsung dengan masyarakat yang bisa saja terpapar Covid-19.
Pantauan kontributor suarabangsa.co.id, kondisi posko sangat memprihatinkan. Hanya terdapat beberapa meja dan buku pencatatan, sedangkan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan minim. Tempat untuk istirahat petugas pun hanya dari tikar.
Salah satu relawan yang enggan menyebutkan namanya mengungkapkan, risiko yang mereka hadapi ketika menangani pasien Covid-19 tak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka terima. Namun, pemerintah malah belum juga membayar bantuan transport yang sudah dijanjikan itu.
“Sejak bulan Februari, bantuan transport yang dijanjikan pemerintah tak kunjung cair. Kami sangat kecewa. Padahal itu hak kami, tapi kok kami ditelantarkan,” kata relawan tersebut diamini rekan lainnya.
Dia bersama rekan lainnya mengaku, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan uang transportasi menuju lokasi posko, mereka terpaksa harus mengutang.
“Sudah hampir tiga bulan belum cair, sementara kita disini biar tanggal merah dan hari libur tetap bekerja di posko, tidak ada libur. Jadi, setiap hari kami harus mengeluarkan transportasi menuju lokasi tugas,” ujarnya.
Ia berharap bantuan transport yang dijanjikan tersebut dapat terealisasi secepatnya, mengingat kebutuhan sehari-harinya juga kian mendesak. Apalagi menjelang lebaran.
Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Asroni membenarkan jika uang pengganti transport relawan posko Covid-19 belum di cairkan. Sebab, kata dia, sejak awal bulan Februari kegiatan posko tersebut tidak bisa lagi dianggarkan melalui biaya tidak tetap (BTT).
“Iya benar, memang belum dibayarkan, karena yang menjadi masalah adalah kendala administrasi, karena sejak bulan Februari kemarin tidak bisa dianggarkan melalui BTT lagi harus dialihkan melalui kegiatan. Jadi kita sedang buat pelaporannya, bukan mau nahan bukan,” ujarnya, Rabu (05/05/2021).
Asroni juga mengatakan, keterlambatan pembayaran bantuan transport relawan tersebut disebabkan banyak faktor, seperti rasionalisasi anggaran dan lain-lain. Karena itu, mereka mengikuti petunjuk dari pemerintah daerah sesuai dengan kondisi keuangan saat ini.
“konsekuensinya, kalau dialihkan melalui kegiatan maka harus dipindah kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di kegiatan satu tahun. Karena ada Refocusing jadi harus menunggu persetujuan eksekutif dan legislatif, jadi keterlambatannya disitu,” imbuhnya.
Dengan melihat porsi anggaran saat ini, maka anggaran untuk pembayaran bantuan transport relawan posko Covid-29 mengikuti DPA. Terkait hal itu, dirinya sudah mengajukan kebagian keuangan. Saat ini masih proses revisi perubahan.
“Semua masih dalam proses. Pengajuan pembayaran masih kita proses. Tetapi tidak bisa dibayarkan langsung sekaligus atau di rapel karena kalau kegiatan SPJ-nya harus rampung dulu, beda dengan BTT,” urainya.
Saat ditanya adanya informasi bahwa jajaran kepolisian Polres Sampang menarik diri dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Menurut Asroni mengakui hal tersebut. Tetapi kata dia, itu hanya persoalan miss komunikasi antara pihak pemerintah dan Polres Sampang.
“Hanya miss komunikasi saja kok, itu karena adanya keterlambatan bantuan transportasi saja. Sudah kami sampaikan ke Kapolres melalui Kabag Ops, saat ini masih tetap terlibat di keposkoan,” tandasnya.
