Respons Soal Isu Penundaan Pilkades Serentak, Aulia Rahman: Itu Kepentingan Politik Bupati Sampang

- Admin

Selasa, 30 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur yang rencananya akan diikuti oleh 111 Desa pada tahun 2021, hingga saat ini masih belum ada kepastian.

Ketidakpastian jadwal Pilkades serentak karena masih adanya pandemi virus Corona atau Covid-19, hal itu dinilai hanya sebagai manuver politik Bupati untuk kepentingan politik di masa yang akan datang.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Sampang RH Aulia Rahman. Padahal, kata dia, di sejumlah daerah termasuk dua Kabupaten di Madura siap menggelar pilkades pada 2021. Kenapa di Sampang kok tidak siap???

Baca Juga:  Jalin Silaturahmi dan Kekompakan, Persatuan Wartawan Sampang Ngopi Bareng

Sehingga, kata dia, isu soal penundaan Pilkades di Sampang hingga tahun 2025, sangat kental dengan kepentingan politik incumben untuk periode akan datang.

“Jadi, mau dilaksanakan atau tidak itu terserah, karena kebijakan ada di Bupati. Yang punya kepentingan Bupati, karena Perbub yang membuat Bupati, yang mengajukan Bupati. Pada waktu pembahasan di komisi I tidak ada pelaksanaan Pilkades tahun 2025, kok baru sekarang ini,” katanya heran, Selasa (30/03/2021).

Legislator dari partai Demokrat itu menyebut, jika benar Bupati Sampang akan menunda Pilkades hingga tahun 2025, maka itu adalah suatu bentuk manuver politik yang sangat tidak mempunyai dasar. Apalagi, alasannya hanya karena di khawatirkan terjadinya kerumunan.

Baca Juga:  Gerak Cepat, Dinsos Sampang Bantu Keluarga Tidak Mampu Penyandang Disabilitas

“Jika dengan alasan takut terjadi kerumunan, Bupati lantas akan menunda Pilkades hingga tahun 2025, lalu kenapa Bupati justru membiarkan kegiatan-kegiatan lain yang juga mengundang kerumunan massa, seperti kerapan Sapi atau yang lainnya,” papar pria yang kerap mengkritisi pemerintah itu.

Menurut politisi asal Dapil 1 tersebut, pada saat rapat pembahasan dengan Komisi I DPRD, tidak pernah ada wacana Pilkades tahun 2025.

“Sudah tidak usah bermanuver terhadap kepala Desa incumben ataupun calon kepala Desa untuk menarik simpati, tetapi jalani aja sesuai masa jabatan yang berakhir. Karena tahun 2021 sudah banyak yang berakhir masa jabatan kepala Desa,” pungkasnya.

Baca Juga:  Meski Dinilai Langgar Aturan Prokes, Penyelenggara Dangdutan di Camplong Sampang Hanya Dapat Teguran

Sementara itu, hingga berita ini dilansir, Bupati Sampang H Slamet Junaidi belum bisa dimintai keterangan. Dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp tidak direspon.

Berita Terkait

Meski Pendapatan Lampaui Target, DPRD Bojonegoro Soroti DBH Migas hingga Program Gayatri
Bupati Bojonegoro Warning KPM Gayatri: Jual Ayam Bantuan, Siap-Siap Blacklist
DPRD Bojonegoro Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Setyo Wahono: WTP Bukan Sertifikat Anti-Korupsi
Sidang Banggar Bojonegoro Memanas: Ajukan Tambahan Anggaran, DPMPTSP Justru Disemprot ‘Amburadul’ dan Anti-Kritik
Malam Sakral di Bojonegoro, BKN Gelar Murwa Karsa Sasi Suro, Dihadiri Tokoh Daerah hingga Mantan Kapolres
Buka Porkab II Bojonegoro, Bupati Setyo Wahono Ajak Atlet Bidik Prestasi Nasional dan Junjung Sportivitas
Resmi Dibuka, Pameran ALLPACK Surabaya 2026 Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
Bupati Bojonegoro Minta Gedung Baru Puskesmas Tanjungharjo Diimbangi Layanan Responsif

Berita Terkait

Minggu, 5 Juli 2026 - 13:04 WIB

Malam Sakral di Bojonegoro, BKN Gelar Murwa Karsa Sasi Suro, Dihadiri Tokoh Daerah hingga Mantan Kapolres

Jumat, 3 Juli 2026 - 18:12 WIB

Buka Porkab II Bojonegoro, Bupati Setyo Wahono Ajak Atlet Bidik Prestasi Nasional dan Junjung Sportivitas

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:18 WIB

Bupati Bojonegoro Minta Gedung Baru Puskesmas Tanjungharjo Diimbangi Layanan Responsif

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:09 WIB

Konflik Tak Kunjung Selesai, Ratusan Hektar Lahan Sawah si Bojonegoro Terancam Tidak Tergarap

Selasa, 30 Juni 2026 - 00:07 WIB

Tak Lagi Jual Gabah Mentah, Bojonegoro Kini Punya Beras Premium Rojo Nogo

Senin, 29 Juni 2026 - 19:12 WIB

Remaja 18 Tahun di Bojonegoro Lakukan Aborsi Ilegal Dibantu Ibu Kandung

Kamis, 25 Juni 2026 - 12:53 WIB

Kasus BSPS Sumenep Segera Masuk Tahap Tuntutan

Kamis, 25 Juni 2026 - 12:48 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Logistik KPU Sumenep 2024 Memasuki Tahapan Ekspose ke Kejati Jatim

Berita Terbaru