Respons Soal Isu Penundaan Pilkades Serentak, Aulia Rahman: Itu Kepentingan Politik Bupati Sampang

- Admin

Selasa, 30 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur yang rencananya akan diikuti oleh 111 Desa pada tahun 2021, hingga saat ini masih belum ada kepastian.

Ketidakpastian jadwal Pilkades serentak karena masih adanya pandemi virus Corona atau Covid-19, hal itu dinilai hanya sebagai manuver politik Bupati untuk kepentingan politik di masa yang akan datang.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Sampang RH Aulia Rahman. Padahal, kata dia, di sejumlah daerah termasuk dua Kabupaten di Madura siap menggelar pilkades pada 2021. Kenapa di Sampang kok tidak siap???

Baca Juga:  Honor Pengawasan Yustisi Tak Kunjung Cair, Satpol PP Sampang Nelangsa

Sehingga, kata dia, isu soal penundaan Pilkades di Sampang hingga tahun 2025, sangat kental dengan kepentingan politik incumben untuk periode akan datang.

“Jadi, mau dilaksanakan atau tidak itu terserah, karena kebijakan ada di Bupati. Yang punya kepentingan Bupati, karena Perbub yang membuat Bupati, yang mengajukan Bupati. Pada waktu pembahasan di komisi I tidak ada pelaksanaan Pilkades tahun 2025, kok baru sekarang ini,” katanya heran, Selasa (30/03/2021).

Legislator dari partai Demokrat itu menyebut, jika benar Bupati Sampang akan menunda Pilkades hingga tahun 2025, maka itu adalah suatu bentuk manuver politik yang sangat tidak mempunyai dasar. Apalagi, alasannya hanya karena di khawatirkan terjadinya kerumunan.

Baca Juga:  Hari Pers Nasional Tahun 2021, Ini Pesan Ketua DPRD Sampang

“Jika dengan alasan takut terjadi kerumunan, Bupati lantas akan menunda Pilkades hingga tahun 2025, lalu kenapa Bupati justru membiarkan kegiatan-kegiatan lain yang juga mengundang kerumunan massa, seperti kerapan Sapi atau yang lainnya,” papar pria yang kerap mengkritisi pemerintah itu.

Menurut politisi asal Dapil 1 tersebut, pada saat rapat pembahasan dengan Komisi I DPRD, tidak pernah ada wacana Pilkades tahun 2025.

“Sudah tidak usah bermanuver terhadap kepala Desa incumben ataupun calon kepala Desa untuk menarik simpati, tetapi jalani aja sesuai masa jabatan yang berakhir. Karena tahun 2021 sudah banyak yang berakhir masa jabatan kepala Desa,” pungkasnya.

Baca Juga:  Istri Anggota Forkopimda Pamekasan Berikan Bantuan Pada Korban Angin Puting Beliung

Sementara itu, hingga berita ini dilansir, Bupati Sampang H Slamet Junaidi belum bisa dimintai keterangan. Dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp tidak direspon.

Berita Terkait

Forum Memanas! Wabup Bojonegoro Konfrontir Dugaan Raibnya KKS BPNT, Kasun Bantah Mentah Keterangan Kaur Kesra
Puluhan Dokter Alumni FK Unair ’97 Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Mental di SMAN 1 Padangan
Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka
Korban TPPO Asal Sampang Berhasil Pulang dari Libya, Bupati: Cek Legalitas Sebelum Berangkat
7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026
Kebijakan ‘Satu Desa Satu EDC’ Jadi Celah Mafia Bansos? Hak Warga Bojonegoro Raib Sejak 2018
Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 10:43 WIB

Forum Memanas! Wabup Bojonegoro Konfrontir Dugaan Raibnya KKS BPNT, Kasun Bantah Mentah Keterangan Kaur Kesra

Minggu, 22 November 2026 - 10:35 WIB

Puluhan Dokter Alumni FK Unair ’97 Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Mental di SMAN 1 Padangan

Jumat, 20 November 2026 - 17:51 WIB

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka

Rabu, 18 November 2026 - 20:04 WIB

7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026

Rabu, 18 November 2026 - 11:39 WIB

Kebijakan ‘Satu Desa Satu EDC’ Jadi Celah Mafia Bansos? Hak Warga Bojonegoro Raib Sejak 2018

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Berita Terbaru

Daerah

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:51 WIB