SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Reaksi masyarakat terhadap Acara kerapan sapi yang digelar pada Sabtu (27/03/2021) di Lapangan Desa Apa’an, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur di era pandemi Covid-19 ini berlangsung meriah.
Namun sayang, di tengah kemeriahan yang terjadi, ditemukan banyak penonton tidak menerapkan protokol kesehatan. Yakni tidak menggunakan masker. Bahkan, mereka berkerumun tanpa menghiraukan anjuran pemerintah untuk tetap menjaga jarak.
Padahal, pemkab setempat selalu gencar mensosialisasikan dan memberikan himbauan agar warga tetap mematuhi prokes. Bahkan, baru-baru ini ada isu yang beredar bahwa Pemkab Sampang bakal menunda Pilkades serentak tahun 2021 lantaran di khawatirkan terjadinya kerumunan massa.
Menurut salah satu penonton yang enggan disebut identitasnya, mengaku sangat menyayangkan kerumunan masyarakat ditengah situasi pandemi corona saat ini. Apalagi tanpa menghiraukan protokol kesehatan.
“Terlihat kerumunan orang mengabaikan jarak fisik satu sama lain, dan tidak sedikit juga orang yang berteriak dengan tidak menggunakan masker,” katanya saat berbincang bersama suarabangsa.co.id.
Selain itu, tim gugus tugas Covid-19 juga dirasa lamban dan kurang tegas dalam menyikapi permasalahan tersebut. Menurutnya, dalam kondisi pandemi Covid-19, mestinya seluruh warga membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus corona.
“Sangat menyayangkan. Apalagi datangkan banyak orang tanpa ijin dan tanpa mengindahkan protokol kesehatan,” tandasnya.
Sementara itu, Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sampang Rachmat Sugiono saat dikonfirmasi, mengaku tidak mengeluarkan ijin. Namun, pihaknya hanya memberikan rekomendasi acara tersebut.
“Kita dari gugus tugas tidak mengeluarkan ijin, tapi merekomendasikan kegiatan dengan ketentuan-ketentuan panitia siap menerapkan dan mematuhi prorokol kesehatan,” tutur pria yang akrab di panggil Yon.
Disinggung soal sanksi terkait adanya dugaan pelanggaran prokes yang terjadi dilokasi tersebut. Menurutnya, sesuai surat rekomendasi apabila panitia penyelenggara dan peserta tidak patuh maka akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan Perbup nomor 53/2020.
“Ada tim bagian penindakan yang menganalisa apakah di lokasi acara ada pelanggaran atau tidak,” pungkas Yon.
Terpisah, Kepala Pos Polisi (Kapospol) Pangarengan Ipda Darus dikonfirmasi via chat WhatsApp tidak merespon, meskipun chat tersebut telah dibaca.
