Bantuan Beras Non Tunai Diminta Gunakan Beras Petani Lokal 

- Admin

Kamis, 12 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Aksi solidaritas yang dilakukan dengan cara melakukan audiensi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Pejuang Masyarakat Jawa Timur (FPMJT) bersama anggota Komisi II DPRD Sumenep di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Kamis (12/03).

Dalam gelar audiensi tersebut, FPMJT menyampaikan beberapa keluhan masyarakat terkait petani padi di Sumenep, yang merasa ditindih dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berupa paket Sembako.

Menurut Bambang Supratman selaku ketua FPMJT, bahwa pihaknya mengakui program BPNT turut membantu terhadap kebutuhan pangan dan sandang masyarakat Sumenep yang diberikan setiap bulan bagi keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Namun, pihaknya juga menyampaikan ada rasa keberatan dari para petani yang ada di Sumenep.

Baca Juga:  Polemik Beasiswa di Bojonegoro Tuai Reaksi Keras dari Komisi C DPRD

“Kenapa bantuan yang berupa beras tidak menyuplai dari petani padi lokal yang ada di Sumenep, padahal jika pihak pemberi bantuan ingin membeli beras dari petani sendiri (sumenep.red) mereka juga mampu memberikan beras dengan kualitas premium, dan saya rasa juga akan mencukupi,” tegasnya.

Menurutnya, para petani padi dalam setiap tahun dengan lahan seluas kurang lebih 25.000 H.a menanam padi, dan produktifitasnya sekitar 7 ton per Ha. Sehingga petani padi di Sumenep mampu memproduksi padi sekitar 175.000 ton.

“Petani kita mampu menanam padi 2 sampai 3 kali dalam satu tahun, maka setidaknya akan ada pasokan beras lokal sekitar 525.000.000 ton per tahunnya,” imbuhnya.

Apabila beras yang diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah beras yang bermerk dengan kwalitas premium yang disuplai dari luar daerah, lalu akan seperti apa nasib beras hasil para petani di Sumenep, jilat terus seperti ini menurut Bambang, justru akan menguntungkan para pengusaha luar, sedangkan pihak pemerintah tidak melihat bagaimana nasib petani sendiri dengan tindakan demikian.

Baca Juga:  DPRD Sumenep Minta Pemkab Buat Terobosan Baru Untuk Ramaikan Sektor Wisata, Tak Andalkan Ivent Musiman

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Moh. Iksan juga menyampaikan, bahwa pihaknya akan semakin senang apabila ingin menggunakan beras petani lokal pihaknya membuka tangan selebar-lebarnya, justru itu akan membantu perputaran ekonomi masyarakat agar lebih baik.

“Asalkan kualitasnya benar-benar terjamin dan layak konsumsi,” tegasnya.

Pihaknya menekankan apabila ingin menggunakan beras lokal, harus tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat harga.

“Yang pasti soal harga harus sesuai dengan kualitas barang,” imbuhnya.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep H. Subaidi turut mengungkapkan, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi terhadap aksi ini, menurutnya hal tersebut memang merupakan perioritas pihak DPRD Sumenep dalam menyejahterakan rakyat Sumenep.

Baca Juga:  Siswa SMAN 02 Pamekasan Diduga Lakukan Percobaan Bunuh Diri

“Kami juga berusaha untuk penyediaan lumbung pangan ada di Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan Sumenep,” paparnya.

Sementara itu, terkait dengan permintaan LSM FPMJT terhadap penyaluran Program Sembako pada KPM agar supaya benar-benar menggunakan beras hasil petani lokal, pihaknya akan mempetimbangkan atas inisiatif tersebut, sebab menurut Subaidi, untuk realisasi progran tersebut ada peraturan yang harus diikuti, salah satunya termasuk emasuk kualitas beras dan suplayernya harus jelas.

“Inisiatif itu saya setuju, tapi kami butuh waktu untuk berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait,” tutupnya.

Berita Terkait

Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027
Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun
Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi
Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!
Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!
Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka
Bukan Sekadar Pesta Belimbing, Bojonegoro Cetak Sejarah Baru Usai Lolos Geopark UNESCO di Paris
Lindungi Lahan Pertanian dan Industri, Bojonegoro Godok Revisi RTRW

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 09:46 WIB

Waduk Pacal dan Embung Tersier Pacal Dangkal, Bojonegoro Desak BBWS Turun Tangan

Kamis, 18 Juni 2026 - 05:46 WIB

Mediasi Sempat Alot, Akhirnya 10 Eks Karyawan PT BAI Bojonegoro Sepakat Damai

Jumat, 13 Maret 2026 - 23:43 WIB

Pererat Kekeluargaan, Koperasi KAREB dan PT KAS Gelar Doa, Besok bersama warga desa juga lakukan hal sama, akan Santuni Ratusan Anak Yatim

Jumat, 13 Maret 2026 - 23:42 WIB

Ojol Bojonegoro Berbagi 500 Paket Takjil di Jalan Pemuda

Jumat, 13 Maret 2026 - 14:07 WIB

Ketua Projo Bojonegoro: Pengakuan Rismon Sianipar Adalah Kematian Narasi Fitnah Ijazah Jokowi

Selasa, 10 Maret 2026 - 21:27 WIB

Begini Suara Syukur dari Pedal Listrik, Kisah Lansia Bojonegoro Terima Bantuan Presiden RI Becak listrik

Jumat, 6 Maret 2026 - 21:23 WIB

Menteri LH Bersama Bupati Bojonegoro Pimpin Curve, dan Bersih-bersih di Program Indonesia Asri

Minggu, 1 Maret 2026 - 01:04 WIB

Bocil di Bojonegoro yang Sempat Dilaporkan Hilang, Keluarga Menolak Diotopsi

Berita Terbaru