SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep menyelenggarakan acara sosialisasi pembentukan atau pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Hotel Utami, Selasa (11/02).
Pada acara Sosialisasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun Anggaran 2020 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep tersebut dibuka langsung oleh Bupati Sumenep KH. A Busyro Karim.
Peserta dari acara sosialisasi tersebut adalah para Kepala Desa yang ada di Kabupaten Sumenep serta dari pihak Kecamatan, tahun ini kurang lebih akan dibentuk BPD di 328 desa yang ada di Sumenep yang berakhir masa jabatannya.
Bupati Busyro berkesempatan memberikan sambutan pada acara tersebut, bahwa pihaknya berharap agar apa yang didapatkan dari sosialisasi tersebut bisa dijadikan pedoman oleh 328 Kepala Desa yang ada di dalam melakukan pembentukan panitia BPD.
“Saya harap dengan adanya sosialisasi ini Kepala Desa dapat menjalankan pembentukan panitia BPD dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Bupati Sumenep menjelaskan bahwa di dalam melakukan pembentukan panitia BPD, seorang Kepala Desa tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan harus selalu melibatkan masyarakat. Hal itu akan menjadikan partisipasi dan terciptanya demokrasi dalam membangun desa akan lebih baik.
“Hakikat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus diikutsertakan dalam pembentukan panitia BPD ini,” imbuhnya.
Bupati Busyro pun mengaskan, bahwa dalam pembentukan panitia BPD akan berjalan dengan baik, ketika masyarakat diberi ruang untuk masuk ke dalam sistem dan memberikan warna. Sehingga, ia meminta masyarakat harus benar-benar dilibatkan.
Tidak jauh beda, Moh. Ramli Kepala DPMD Sumenep menegaskan, bahwa berharap keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan hal tersebut.
“Kita harapkan kepada semua masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif semuanya dalam pembentukan ini,” jelasnya kepada awak media.
Menurut Ramli, maksud dan tuajuan diselenggarakannya Sosialisasi Pembentukan BPD, yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengisian dan pembentukan BPD.
“Tujuan kami melaksanakan kegiatan ini adalah guna mendukung kelancaran tugas aperatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan,” pungkas Ramli.
