BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id — Pembongkaran bangunan yang dialihfungsikan sebagai tempat karaoke di atas lahan sempadan saluran sekunder Pirang Kanan, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, berbuntut panjang.
Sang Pengelola tempat usaha tersebut yang akrab dipangil Wau, melayangkan protes keras dan menilai tindakan penertiban ini dilakukan secara sepihak, tidak adil, serta menyisakan indikasi permainan di balik layar.
Bangunan tersebut akhirnya rata dengan tanah setelah terbitnya Surat Peringatan I Nomor: 100.3.4.1/28010/104.5/2026 tertanggal 7 Oktober 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur.
Namun, di balik eksekusi pembongkaran tersebut, Wau mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, pihak desa semestinya memahami duduk perkara secara komprehensif dan tidak tebang pilih.
“Lima tahun yang lalu karaoke di sini sudah ada dan tidak pernah diusik. Tapi setelah saya kelola baru diusik. Kalau memang satu tidak boleh, kenapa yang lain masih ada? Apalagi di atas tanah kas desa,” ungkap Wau dengan nada geram, Rabu (11/11/2026).
Kronologi Rentetan Teguran Resmi
Berdasarkan surat resmi dari Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur tertanggal 7 Oktober 2026, tindakan pembongkaran ini merupakan muara dari serangkaian surat peringatan dan teguran lintas instansi yang telah dilayangkan sebelumnya, yakni,
1. Surat Kepala Desa Tanjungharjo No: 470/1066/412.402.2007/2025 (8 September 2025) perihal penyalahgunaan peruntukan lahan.
2. Surat Teguran UPT PSDA WS Bengawan Solo di Bojonegoro Nomor, 600.03/34555/104.6.05/2025 (12 Desember 2025).
3. Surat Teguran I & II Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Nomor: 300/496/412.208/2026 (17 April 2026) dan Nomor, 300/608/412.208/2026 (20 Mei 2026).
4. Surat Teguran Dinas PU SDA Provinsi Jatim Nomor: 600.1.2/17339/104.5/2026 (22 Juni 2026).
Meski rentetan surat teguran telah dilayangkan sejak akhir tahun 2025 hingga pertengahan 2026, Wau mempertanyakan konsistensi penegak aturan mengapa bangunan tersebut dibiarkan beroperasi bertahun-tahun tanpa penindakan sejak awal kepengurusan lama.
Tambahnya yang bikin Wau naik darah Oknum Eksekutor Diduga Sempat Minta “Uang Rokok”
Ironisnya lagi, proses pembongkaran yang memupus mata pencaharian pengelola ini juga diwarnai insiden di luar prosedur. Wau mengaku sempat dikejutkan oleh ulah oknum operator alat berat (bego) yang secara terang-terangan meminta uang rokok di tengah situasi kerugian besar yang ia alami.
“Tadi yang bongkar bangunan yang bagian bego minta uang rokok. Padahal saya sudah dirugikan, malah minta rokok. Ya tak jawab, minta sana ke yang nyuruh kamu!” tandas Wau.
Menanggapi polemik ini, sejumlah pemerhati kebijakan publik menyoroti tajam proses penertiban tersebut. Menurut mereka, apa yang dialami Wau mengindikasikan adanya praktik kongkalikong yang tersimpan rapi, melibatkan celah koordinasi antara pihak pengelola, pemerintah desa, dan instansi berwenang.
“Ada pirang yang dibuat lahan bisnis karaoke, namun ketika desa sudah kongkalikong akan aman dari penertiban. Padahal itu ada di depan mata dan tempatnya di kota. Pasti ketika dikonfirmasi jawabnya sudah izin dengan PU SDA. Tapi giliran PU SDA dikonfirmasi, pasti jawabnya tidak ada laporan,” ungkap seorang pemerhati kebijakan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (11/11/2026).
Pola lempar tanggung jawab semacam ini dinilai menjadi akar masalah mengapa penegakan aturan tata ruang sempadan sering kali terkesan tebang pilih dan tidak transparan.
Pemdes Tanjungharjo Belum Berikan Tanggapan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Desa maupun Sekretaris Desa (Sekdes) Tanjungharjo saat coba dikonfirmasi oleh awak media Suara Bangsa terkait polemik alih fungsi lahan sempadan dan tudingan tebang pilih tersebut belum memberikan respons.
Penulis : Takim
Editor : Putri
