BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Program Gerakan Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengentasan kemiskinan terus menjadi pusat perhatian. Hari Senin 4/5/2026 Bojonegoro Provinsi Jawa timur.
Dalam rapat Dengar pendapat (RDP) evaluasi Program Gayatri bersama Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) dan dinas perdagangan dan koperasi Usaha mikro,serta Komisi B DPRD Bojonegoro di ruang komisi B.
Dalam RDP ini komisi B menyoroti efektivitas penggunaan anggaran yang mencapai angka fantastis di tahun anggaran 2025 .
Program Gayatri didanai melalui skema gotong royong yang meliputi APBD, Corporate Social Responsibility (CSR), serta kewajiban 10% dari Alokasi Dana Desa (ADD).
Pada perubahan APBD (P-APBD) 2025, anggaran yang dialokasikan berada di kisaran Rp86,7 miliar hingga Rp95,2 miliar. Sementara itu, untuk tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp74 miliar guna memastikan keberlanjutan program bagi ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Anggota Komisi B, Doni Bayu Setyawan.
Menjelaskan, rasio tenaga pendamping yang saat ini hanya satu orang per kecamatan dinilai tidak memadai untuk mengawal ribuan titik kandang.
Dan dengan biaya pakan yang mahal akan berdampak pada penurunan produksi,dan KPM merasa terbebani.
“Yang disampaikan ibu,hanya manis-manisnya saja,tapi tidak paham kondisi dilapangan,biaya pakan yang mahal,tidak ada pendamping,mereka juga bingung saat akan menjual telurnya, yang ibu sampaikan tadi yang manis-manis saja”ungkap Doni.
Sekretaris Disnakkan Bojonegoro, Elfia Nuraini, S.Pt, MP, menjelaskan bahwa program ini ditargetkan menyasar 5.400 KPM pada akhir 2025.
Hingga saat ini, sekitar 4.400 KPM telah menerima manfaat berupa distribusi kandang dan paket pakan awal.
“Realisasi di lapangan menunjukkan tren positif. Beberapa desa sudah mulai memanen telur secara rutin. Program ini juga berhasil mendongkrak produksi telur lokal hingga 40 persen, sehingga ketergantungan kita pada pasokan luar daerah seperti Blitar mulai berkurang signifikan,” papar Elfia.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi peternak, Disnakkan mengarahkan hasil panen untuk menyuplai ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menjawab keluhan biaya pakan, pihak dinas Peternakan sedang mengusulkan terobosan berupa bantuan mesin pencacah jagung bagi KPM,kepada agrinas.
Inovasi ini bertujuan agar peternak dapat melakukan mixing pakan secara mandiri dengan bahan baku lokal, sehingga margin keuntungan peternak bisa tetap terjaga.
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar investasi besar ini tidak sia-sia. Salah satu isu krusial yang diangkat adalah beban biaya pakan pasca-subsidi di tengah resesi global.
“Kami tidak ingin program yang niatnya memberikan tambahan pendapatan bagi warga justru menjadi beban karena hasil penjualan telur tidak seimbang dengan biaya pakan,” ujar
Secara terpisah lewat ponselnya,Lasuri menjelaskan anggaran yang diberikan untuk Gayatri ini besar,karena dari beberapa anggaran dan lini.
Dengan hal begitu agar tepat sasaran dan mengurangi kemiskinan di Bojonegoro,dan ada rencana komisi B akan lakukan sidak ke beberapa tempat,dari wilayah timur,wilayah tengah dan wilayah barat.
“Harapan kita, Gayatri menjadi sistem yang kuat. Dengan anggaran yang bersumber dari berbagai lini termasuk Anggaran Dana Desa(ADD),APBD,serta CSR,kurang lebih 89 M di 2025” terangnya.
Imbuh Lasuri menekan kan juga harus ada pendampingan dari dinas peternakan,kalau tidak ada pendamping dari dinas peternakan, program ini tidak menjadi mantap,
“Sedangkan KDMP saja ada menejer dan SPPI,MBG ada SPPG,jadi kita harapkan ada evaluasi dan kedapan harus ada pendamping yang benar-benar paham dengan peternakan,petani kalau tidak didampingi dengan ahlinya bagaimana bisa produksi dengan baik” ungkapnya.
Disingung terkait Doble accunting di jalur pipa (CSR) apakah komisi B menemukan hal tersebut,
Hal tersebut disangah oleh lasuri ,sejauh ini belum sampai disitu,dan saat ini sebatas evaluasi terkait Pakan pasca dua bulan (red:Subsidi) serta mencarikan solusi agar peternak tidak kesulitan pakan sebelum produksi dan agar ada pendamping program gayatri,supaya bantuan untuk desil 1 sampai desil 5 tersebut tepat sasaran,KPM tidak gagal berproduksi.
“Kita belum sampai disitu,kalau memang ada data silahkan sampaikan pada kami,akan kita croscek dan kita sampaikan pada dinas terkait,” pungkas Lasuri.
Penulis : Takim
Editor : Putri
