Guru PAUD Bojonegoro Menjerit, Honor Rp50 Ribu Per Bulan Jadi Sorotan di Komisi C DPRD Bojonegoro

- Admin

Kamis, 5 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Kondisi kesejahteraan tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bojonegoro dilaporkan masih sangat memprihatinkan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi C DPRD Bojonegoro, Rabu (4/3/2026), terungkap fakta bahwa sejumlah guru PAUD masih menerima honor sebesar Rp50.000 per bulan.

Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bojonegoro, Siti Erwiyanti, menegaskan bahwa beban kerja guru PAUD sejatinya setara dengan guru sekolah dasar (SD), namun apresiasi finansial yang diterima jauh dari kata layak.

“Rata-rata insentif yang diterima hanya Rp500 ribu bagi guru paud yang sudah terdata,”

” bahkan di beberapa desa yang mendapat insentif dari yayasan dari desa dari 50 ribu sampai Rp150 ribu, karena adanya pengalihan anggaran desa ke program lain seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),” ujar Sri Wahyuni, anggota HIMPAUDI dalam forum tersebut.

Ia juga menyoroti belum adanya pengakuan penuh terhadap profesi guru PAUD. Meski dalam regulasi terbaru disebut sebagai pendidik, di lapangan mereka masih kerap dilabeli sebagai kader.

Baca Juga:  Bupati Bojonegoro Lantik 11 Pejabat administrasor dan 13 Pengawas, Tekankan 3 Poin Penting

 

Menanggapi keluhan tersebut,
Kepala Bidang TK Dinas Pendidikan Bojonegoro, Fathur Rohman, menyatakan pihaknya tengah mengusulkan SK Bupati untuk menjamin insentif Rp500.000 per bulan selama satu tahun penuh bagi guru yang terdata di Dapodik.

Imbuhnya,Selain dari APBD Kabupaten, dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan untuk 163 lembaga PAUD. Sementara dari pemerintah, sekitar 391 lembaga PAUD direncanakan menerima dukungan honorarium sesuai ketentuan program.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, berjanji akan membawa aspirasi mengenai kesetaraan status profesi ini ke tingkat pusat melalui Komisi X DPR RI.

Komisi C DPRD Bojonegoro juga mendesak Dinas Pendidikan untuk segera melakukan validasi data agar tidak ada guru yang terlewat dalam skema bantuan anggaran.

Di sisi lain, DPRD meminta transparansi dan pembaruan data secara menyeluruh. Ahmad Supriyanto meminta Dinas Pendidikan menyampaikan secara rinci jumlah keseluruhan tenaga pendidik PAUD di Bojonegoro serta berapa yang telah menerima insentif dari kabupaten, provinsi, maupun pusat.

Baca Juga:  Forkopimda Jatim Dampingi Presiden Cek Vaksinasi di Ponorogo

Anggota Komisi C, Siti Robiah, turut menekankan pentingnya validasi data berkala. Ia mengaku pernah mengajar PAUD selama 12 tahun dan memahami langsung kondisi Guru Tidak Tetap (GTT).

“Dulu banyak guru yang harus mengajar di dua jenjang sekaligus, PAUD dan SD, demi peluang mendapatkan insentif,”ungkapnya.

Dari pengalian informasi awak media Suara bangsa, Analisis Regulasi dan menjadi catatan redaksi Suara bangsa.

HIMPAUDI Bojonegoro dapat memperkuat posisi tawar guru PAUD (Non-Formal), dengan landasan regulasi yang perlu didorong dan dikawal oleh pemangku kebijakan di Bojonegoro,

1. Revisi UU Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005),

Saat ini, guru PAUD non-formal (KB/TPA/Satuan PAUD Sejenis) belum sepenuhnya diakui sebagai “Guru” profesional dalam UU ini.

Dengan,Mendorong pengakuan status hukum agar mereka berhak mendapatkan tunjangan profesi dan sertifikasi layaknya guru formal (TK/SD).

Baca Juga:  Cetak Pribadi Siap Kerja, BLKK Nasy'atul Muta'allimin Sumenep Gelar Latihan Berbasis Kompetensi

2. Optimalisasi UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014).

Di Pasal 72 mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk pendidikan.

Perlu adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang secara spesifik mengatur mandatory spending (belanja wajib) dari Dana Desa untuk insentif guru PAUD, agar anggaran tidak mudah tergeser oleh program infrastruktur atau koperasi desa.

3. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017
Regulasi ini merupakan perubahan atas PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Memberikan peluang bagi guru non-formal untuk mendapatkan tunjangan setara jika memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi.

Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diusulkan HIMPAUDI sejalan dengan semangat regulasi ini.

4. Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pendidikan

Poin catatan Redaksi: DPRD Bojonegoro dapat menginisiasi Perda lokal yang menjamin, Standardisasi Upah Minimum Pendidik,Menetapkan batas bawah honorarium guru PAUD berdasarkan kemampuan APBD.

Mewajibkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh guru PAUD yang dibiayai oleh daerah.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027
Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun
Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi
Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!
Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru