Kutukan Migas Bojonegoro: APBD 2027 Diproyeksi Anjlok Rp5,2 Triliun, Tim Kartel Peringatkan Ancaman Lumpuh Fiskal

- Admin

Senin, 12 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id — Tim Kajian Kritis, Solutif, dan Strategis (Kartel) Tegal Luwung Asta Ngopi dan Nyemil menggelar diskusi publik yang menyoroti tata kelola fiskal dan tantangan ekonomi Kabupaten Bojonegoro menuju era pascamigas pada Minggu malam (11/10/2026).

Diskusi yang dipandu oleh Miko selaku moderator tersebut menghadirkan dua pemateri utama dari unsur pemerintah daerah, yakni Agung Suprianto, S.H. dan Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kabupaten Bojonegoro, Dwi Ratna Putri P., S.T., M.T. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), kelompok diskusi lokal, mahasiswa, serta masyarakat umum.

Dalam pemaparannya, Tim Kartel menilai bahwa kekuatan fiskal Bojonegoro yang ditandai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menembus Rp7,6 triliun pada tahun anggaran 2026 belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efisiensi alokasi dan peningkatan kesejahteraan publik.

Tim menemukan empat kelemahan struktural dalam tata kelola anggaran daerah, kerapuhan perencanaan yang memicu defisit, formalitas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ketimpangan alokasi belanja operasional birokrasi, serta penumpukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mengendap di bank hingga 21 persen.

Baca Juga:  Polemik Konser 3 Dekade BPR Bojonegoro: Antara Isu Anggaran Rp1,1 Miliar, Penjualan Tiket, dan Transparansi Aset Daerah

“Penumpukan SILPA hingga 21 persen itu melampaui ambang regulasi nasional sebesar 5 persen. Ini mengindikasikan adanya hambatan eksekusi dan kapasitas manajerial dalam merealisasikan program kerja,” papar perwakilan Tim Kartel dalam dokumen risetnya. Bojonegoro 12/10/2026.

Kajian tersebut juga menyoroti ketimpangan alokasi tenaga kerja. Sekitar 12 persen angkatan kerja berada di sektor jasa konstruksi yang dinilai memutar dana APBD di lingkaran elite penyedia jasa fisik. Sebaliknya, sektor pertanian yang menampung hingga 40 persen tenaga kerja dinilai masih minim intervensi permodalan dan teknologi modern.

Kondisi tersebut berdampak pada rigidnya angka kemiskinan reguler yang berada di level 11,49 persen pada 2025 (sekitar 144.900 jiwa), serta lambatnya penurunan kemiskinan ekstrem. Di sisi lain, realisasi investasi daerah tercatat menurun dari Rp11,15 triliun pada 2023 menjadi Rp3,92 triliun pada 2025.

Dalam keseriusan diskusi tersebut ada ancaman Transisi 2027, dan APBD Diproyeksikan Turun Jadi Rp5,2 Triliun.

Baca Juga:  Bersama Dua Rekannya, Mantan Kades Mendulang Sampang Diringkus Polisi

Memasuki fase transisi pascamigas pada 2027, APBD Bojonegoro diproyeksikan mengalami penurunan drastis menjadi Rp5,2 triliun akibat menyusutnya penerimaan sektor ekstraktif.

Sektor migas yang menyumbang 44,77 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bojonegoro pada 2025 diperkirakan mengalami penurunan produksi secara alamiah, sehingga Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan migas diproyeksikan melambat ke angka 1,92 persen pada 2027.

Menanggapi sorotan tersebut, Agung Suprianto, S.H. menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya membenahi manajemen penganggaran guna menekan SILPA, mulai dari optimalisasi proses Musrenbang hingga ketepatan waktu pengesahan anggaran bersama DPRD.

Sementara itu, Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Bojonegoro, Dwi Ratna Putri P., S.T., M.T., menjelaskan bahwa haluan pembangunan daerah dalam RPJPD telah diarahkan ke sektor agroindustri dan Green Economy.

Pemkab Bojonegoro mengunci alokasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) hingga 87 persen, memperluas program Sekar Agroforestry di 35 persen kawasan hutan daerah, serta mencadangkan Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp200 miliar untuk peningkatan kualitas SDM.

Baca Juga:  Dua Pelaku Pencurian Sepeda Motor Asal Gembong Surabaya Ditangkap

Dalam diskusi tersebut ada Enam Rekomendasi Kebijakan
Untuk mengantisipasi penurunan kapasitas fiskal pada 2027, Tim Kartel merumuskan enam rekomendasi strategis bagi Pemkab Bojonegoro,

(1). Reformasi Fiskal, Memperbaiki perencanaan anggaran terintegrasi dan menerapkan earmarking Dana Bagi Hasil (DBH) khusus penanggulangan kemiskinan.

(2). Modernisasi Agraria,Mendorong industrialisasi sektor pertanian serta menjaga konsistensi perlindungan LSD minimal 87 persen.

(3). Pemberdayaan Wilayah Hutan, Memaksimalkan program agroforestry di kawasan hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan.

(4). Penyelamatan Iklim Investasi: Mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Ngasem seluas 2.872 hektare.

(5). Transformasi Vokasi, Mengoptimalkan Dana Abadi Pendidikan Rp200 miliar untuk revitalisasi SMK dan pelatihan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri.

(6). Anggaran Ekologis dan Geopark, Mengalokasikan dana perlindungan lingkungan hidup pada APBD 2027 serta memfokuskan Geopark Nasional sebagai pusat riset dan konservasi.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Forum Memanas! Wabup Bojonegoro Konfrontir Dugaan Raibnya KKS BPNT, Kasun Bantah Mentah Keterangan Kaur Kesra
Puluhan Dokter Alumni FK Unair ’97 Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Mental di SMAN 1 Padangan
Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka
Korban TPPO Asal Sampang Berhasil Pulang dari Libya, Bupati: Cek Legalitas Sebelum Berangkat
7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026
Kebijakan ‘Satu Desa Satu EDC’ Jadi Celah Mafia Bansos? Hak Warga Bojonegoro Raib Sejak 2018
Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 10:43 WIB

Forum Memanas! Wabup Bojonegoro Konfrontir Dugaan Raibnya KKS BPNT, Kasun Bantah Mentah Keterangan Kaur Kesra

Minggu, 22 November 2026 - 10:35 WIB

Puluhan Dokter Alumni FK Unair ’97 Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Mental di SMAN 1 Padangan

Jumat, 20 November 2026 - 17:51 WIB

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka

Rabu, 18 November 2026 - 20:04 WIB

7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026

Rabu, 18 November 2026 - 11:39 WIB

Kebijakan ‘Satu Desa Satu EDC’ Jadi Celah Mafia Bansos? Hak Warga Bojonegoro Raib Sejak 2018

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Berita Terbaru

Daerah

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:51 WIB