BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro perlahan mulai melandai.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, persentase warga miskin menyusut menjadi 11,49% (144.900 jiwa) dari tahun sebelumnya yang sebesar 11,69%. Pencapaian ini adalah sinyal positif, namun di balik angka tersebut, Bojonegoro sedang mempertaruhkan masa depannya pada satu kata kunci, Akurasi.
Saat ini, Bojonegoro tengah berada dalam masa transisi krusial, memigrasikan sistem DAMISDA ke DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional).
Langkah ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan upaya edukatif untuk memastikan bahwa 1,37 juta jiwa penduduk Bojonegoro tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi subjek pembangunan yang terpetakan dengan jujur.
Urgensi data tunggal (DTSEN) semakin nyata jika kita membedah anatomi demografi daerah. Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,78% (CAGR), Bojonegoro kini dihuni oleh 63,62% (± 868,48 ribu jiwa) penduduk usia produktif.
Secara edukatif, ini adalah “Bonus Demografi”. Namun, tanpa data yang presisi, kelompok produktif ini berisiko menjadi pengangguran baru.
Pemerintah daerah telah merespons dengan program pemberdayaan mandiri seperti GAYATRI (Ayam Petelur), KOLEGA (Kolam Lele), dan Domba Kesejahteraan.
Ketiga program ini adalah mesin penggerak ekonomi mikro yang berusaha mengubah penerima bantuan menjadi produsen.
Namun, pertanyaannya, Seberapa jauh jangkauan program ini bisa menyentuh seluruh lapisan jika data pendukungnya tidak terintegrasi secara nasional?
Di tengah upaya pemerintah membedah data kemiskinan secara transparan, kita menemukan sebuah paradoks pada sektor dunia usaha. ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), sebagai pemain utama industri migas di Bojonegoro, secara konsisten muncul dalam narasi pembangunan melalui berbagai penghargaan CSR.
Namun, terdapat “ruang gelap” dalam akses informasi publik,Tidak ada rincian nilai investasi sosial yang spesifik dan terakumulasi dari tahun 2015 hingga 2025. Publik hanya disuguhi narasi kualitatif tentang bantuan pendidikan dan pelatihan UMKM.
Dalam ketertutupan data nilai CSR ini menghambat proses evaluasi pembangunan daerah.
Bagaimana kita bisa mengukur efektivitas kolaborasi lintas sektor jika data kontribusi dari salah satu penyumbang terbesar tidak terdeteksi secara transparan di ruang publik? Tanpa angka yang pasti.
Sinergi yang sering digaungkan hanya akan menjadi retorika tanpa parameter keberhasilan yang terukur.
Migrasi ke DTSEN seharusnya menjadi momentum bagi perusahaan besar seperti EMCL untuk menyinkronkan data investasi sosial mereka ke dalam sistem pemerintah.
Jika pemerintah berani “menelanjangi” data kemiskinannya demi akurasi bantuan, maka sektor swasta pun harus berani membuka data kontribusinya demi efektivitas pembangunan.
Penurunan kemiskinan menuju target 133.818 jiwa pada 2026 membutuhkan lebih dari sekadar pembagian ternak atau pelatihan sesaat.
Ia membutuhkan orkestrasi data yang simetris antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Bojonegoro sedang bergerak menuju arah yang benar dengan DTSEN dan program mandirinya. Namun, perjuangan melawan kemiskinan tidak boleh dilakukan dalam kabut informasi.
Transparansi data CSR adalah kepingan puzzle yang hilang,Jika Bojonegoro ingin benar-benar memutus rantai kemiskinan, maka seluruh pihak, termasuk operator migas, harus duduk di satu meja data yang sama. Kesejahteraan rakyat terlalu berharga untuk sekadar dijadikan narasi tanpa validasi angka yang nyata.
Catatan redaksi.
Indikator Utama Catatan Statistik Status Data Publik, yang Suara bangsa himpun.
Kemiskinan (Maret 2025) 11,49% (144.900 jiwa) Terbuka dan Akurat.
Populasi Produktif 63,62% (868,48 Ribu Jiwa) Terpetakan.
Laju Pertumbuhan Penduduk 1,78% per tahun Terdeteksi.
Sistem Pendataan Migrasi DAMISDA ke DTSEN Proses Integrasi.
Nilai CSR Swasta (EMCL) Fokus Pendidikan dan UMKM.
Penulis : Takim
Editor : Putri
