BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Ruang sidang Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro yang biasanya tertib, mendadak berubah menjadi panggung luapan emosi pada Senin (12/1/2026).
Agenda dengar pendapat (hearing) yang mempertemukan Pemerintah Desa (Pemdes) Talok dengan jajaran Pemkab Bojonegoro serta tokoh masyarakat berakhir tegang akibat komunikasi yang buntu dan polemik administrasi yang karut-marut.
Dua Tuntutan Utama
Kepala Desa Talok, Samudi, hadir dengan misi utama mendesak pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahap kedua. Ia mengklaim bahwa progres fisik di lapangan telah melampaui syarat pencairan.
“Pekerjaan gelombang pertama dari 50 persen sudah mencapai 90 persen, kenapa belum bisa cair?,” cetus Samudi di hadapan pimpinan sidang.
Selain anggaran, Samudi juga mengeluhkan kekosongan empat jabatan perangkat desa yang membuat roda administrasi di kantor desa lumpuh.
Ia mengaku kewalahan mengelola desa tanpa dukungan staf yang memadai.
Namun, pembelaan Samudi justru memicu api ketika ia mulai melontarkan diksi sensitif yang menyerang tokoh masyarakat dengan sebutan “Sengkuni” dan kata-kata kasar lainnya.
Puncaknya, penggunaan diksi yang dianggap merendahkan martabat warga memicu kemarahan audiens. Samudi menyebut tokoh masyarakat yang tidak memiliki jabatan formal (stempel) tidak perlu diundang dalam forum, bahkan diduga mengeluarkan kata-kata kasar.
“Jujur saya sangat tersinggung. Membuka forum dengan menyebut banyak ‘anjing-anjing’ tidak bertanggung jawab di desa. Saya hampir emosi dan nyaris melempar kursi tadi,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan purnawirawan Polri dengan nada geram.
Menanggapi sikap Kades,
Secara terpisah tokoh masyarakat Desa Talok mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemkab Bojonegoro untuk bertindak tegas.
Mereka meminta adanya pemeriksaan menyeluruh, mulai dari audit mendalam terhadap APBDes hingga tes kesehatan bagi sang kades.
“Inspektorat, Kepolisian, dan Kejaksaan harus segera memeriksa Kades Talok. Kalau perlu, tidak usah ada pengisian perangkat desa sebelum ada kejelasan mengenai keuangan desa,” tegas perwakilan tokoh masyarakat saat selesai hearing.
Senada dengan hal itu, Supardi, tokoh masyarakat lainnya, mempertanyakan maksud pernyataan kades terkait “tokoh berstempel”.
Ia menyatakan siap membimbing pihak desa secara profesional jika memang diperlukan konsultasi mengenai mekanisme pengisian perangkat sesuai aturan.
Selain Benturan dengan Tembok Regulasi dan tidak beretika, kepala desa talok di jawab dengan lugas oleh,Inspektorat, DPMPD, dan Camat Kalitidu.
Keinginan Kades Talok untuk segera mencairkan dana dan mengisi perangkat desa nampaknya harus tertahan lebih lama.
Berdasarkan penjelasan dari Inspektorat, DPMPD, dan Camat Kalitidu, Desa Talok saat ini memegang “rapor merah” secara administratif.
Beberapa poin krusial yang menjadi penghambat antara lain,
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belum Beres, LPJ BKKD tahap sebelumnya masih menyisakan masalah yang belum terselesaikan.
Belum Ada Dasar Hukum Desa (Perdes), Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagai landasan pengisian perangkat belum dituntaskan oleh Pemdes Talok.
Ketiadaan Anggaran,Dalam APB-Des 2025, tidak ditemukan alokasi dana untuk proses seleksi perangkat desa.
Upaya Meredam Konflik Horizontal
Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Mustakim, yang memimpin persidangan, berupaya keras menenangkan kedua belah pihak. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas demi mencegah terjadinya benturan horizontal di tengah masyarakat Desa Talok.
“Komunikasi antara BPD, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Desa harus diperbaiki. Kami berharap situasi ini tidak meluas dan tetap mengedepankan aturan yang berlaku,” pungkas Mustakim menutup sidang.
Penulis : Takim
Editor : Putri
