BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Sepertinya, plafon Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro sedang ingin melakukan “aksi protes” menyusul rakyatnya. Pada Selasa (23/12/2025), di bawah guyuran hujan deras dan tiupan angin yang sebenarnya sudah menjadi “tamu rutin” tahunan.
Dari tampilan Video yang beredar di sosmed,plafon gedung megah di Jalan Veteran tersebut memilih untuk terjun bebas ke lantai. Insiden ini seolah menjadi déjà vu yang memuakkan. Hari Kamis 25/12/2025.Bojonegoro Provinsi Jawa timur.
Publik tentu belum lupa, pada tahun 2023, teras gedung yang sama juga sempat ambrol sesaat sebelum sidang paripurna dimulai, hal ini juga pernah di tulis dan di publish Suara bangsa.com.
Rupanya, gedung yang dibangun dengan anggaran fantastis di era Bupati Anna Mu’awanah ini memiliki tradisi unik: “Rontok sebelum waktunya.” Kemewahan yang Rapuh.
Gedung DPRD Bojonegoro di Jalan Veteran ini bukanlah proyek kaleng-kaleng—setidaknya jika dilihat dari angka di atas kertas. Dibangun di atas lahan seluas 3 hektar, gedung ini merupakan simbol kemewahan dengan total anggaran mencapai kurang lebih Rp 80 Miliar yang dikerjakan secara multiyears.
Namun, melihat plafon yang compang-camping hanya karena hujan, muncul pertanyaan satir, Apakah semennya dicampur dengan rindu, Sehingga begitu terkena badai sedikit saja, langsung rapuh dan ambruk.
Dari catatan Redaksi Suara bangsa, Secara regulasi, ambrolnya fasilitas publik yang relatif baru ini merupakan tamparan keras bagi implementasi UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam aturan tersebut, terdapat pasal mengenai Kegagalan Bangunan (Pasal 63-67), di mana penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab atas kegagalan bangunan selama jangka waktu yang ditentukan.
Jika bangunan yang belum genap satu dekade ini sudah hancur berkali-kali, maka patut dipertanyakan,
Apakah beban angin dan air sudah dihitung dengan benar,. Di mana mata para pengawas saat baut-baut atau rangka itu dipasang.
Apakah spesifikasi yang dibeli sesuai dengan anggaran miliaran tersebut, atau justru terjadi “penyunatan” kualitas di tengah jalan.
Anggaran Mewah, Kualitas Payah
Berdasarkan data APBD Bojonegoro tahun 2021-2022, pembangunan gedung ini menelan biaya yang tidak sedikit, Pagu Anggaran Tahap I: Berkisar di angka Rp 75 – 80 Miliar.
Dari pantauan Awak media Suara bangsa,Gedung paripurna yang Dilengkapi dengan ornamen ukiran kayu jati dan interior yang seharusnya “berkelas dunia”.
Sangat ironis melihat Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten dengan APBD tertinggi di Jawa Timur (rata-rata Rp 7-8 Triliun), namun memiliki gedung perwakilan rakyat yang “alergi” hujan.
Uang rakyat puluhan miliar seolah-olah hanya digunakan untuk membangun panggung sandiwara yang atapnya bisa runtuh kapan saja menimpa para pemerannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi apakah para wakil rakyat akan menuntut kontraktor atau justru kembali menganggarkan “biaya renovasi” dari kantong rakyat.
Jika renovasi kembali dilakukan tanpa audit total, maka gedung DPRD di Jalan Veteran ini bukan lagi menjadi simbol demokrasi, melainkan simbol pemborosan yang abadi.
Abdulloh Umar selaku ketua DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) di konfirmasi lewat telpon, tidak di angkat alias bungkam sampai saat ini.
Penulis : Takim
Editor : Putri
