BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Menyikapi Aksi Mahasiswa, DPC Projo Bojonegoro sangat menyesalkan adanya kelompok orang yang melakukan aksi pemukulan terhadap Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando.
Sekertaris Dewan Perwakilan Cabang Projo Bojonegoro Mustakim sangat menyesalkan tindakan kekerasan tersebut.
Menurutnya, apa yang disampaikan mahasiswa sudah senada apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo selaku presiden, Para menteri tidak boleh ngomong politik, tidak boleh mengabaikan kondisi lapangan, dan presiden sudah tidak berkenan dengan usulan usulan untuk melakukan ubah konstitusi 3 periode dan penundaan Pemilu.
Presiden lebih konsentrasi dengan penangan Pandemi dan menjaga kebutuhan pokok menjelang lebaran dan bagaimana kondisi Indonesia tidak seperti Amerika yang kini telah diambang resesi.
“Menyelamatkan nasib rakyat itu lebih diutamakan oleh pak Presiden, apalagi perang antara Rusia dan Ukraina, Amerika mempengaruhi harga kebutuhan pokok, yang dikonsumsi masyarakat kita, sayangnya para menteri masih ada yang bermanuver demi kepentingan para kapitalis dan Brutus,” terangnya.
Ia mendesak pemerintahan Nasional maupun Daerah segera ada Perumusan dengan cepat terkait Ekonomi (Revolusi ekonomi) dari hulu sampai hilir dan mengevaluasi internal pejabat siapa saja yang selama ini selaku pembantu presiden mau pun didalam birokrasi kabinet yang berkepala tiga, didepan Presiden retorika dengan baik tapi di lapangan berbeda kenyataan, ini yang segera untuk diluruskan, dan gerakan ini harus tegak lurus dari pusat sampai tingkat Daerah.
“Seyogyanya, pemerintahan harus fokus mengurus berbagai kesulitan rakyat, termasuk kenaikan harga bahan pokok, dan bukan akrobat politik, bukan kata kata saja, hanya asal pak Presiden senang. Dan itu diikuti di daerah bagaimana Gubernur senang, Bupati senang, namun pelayanan dibawah tidak maksimal dan tidak berbasis kerakyatan, kurang,” harapnya.
Ia menambahkan, penanganan Covid 19 sangat besar beban Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD), dan konflik antara Rusia, Ukraina, Amerika sangat berpotensi menjadi modal kapitalis dan Brutus untuk merusak NKRI, solusi yang utama adalah penegakan Hukum dan pemberantasan Korupsi untuk mengembalikan beban anggaran yang besar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, Nasional mau pun Daerah harus melakukan hal ini, dan hal ini jangan hanya menjadi agenda kepentingan kelompok kelompok pribadi, namun semua ini demi kepentingan Indonesia.
“Sudah saatnya pemerintah melakukan upaya pemberantasan Korupsi dari hulu sampai hilir Bagaimana pun Beban Anggaran dari 2015 sampai 2021 ini besar, Pemberantasan korupsi ini harus dilakukan dari Hulu sampai Hilir dan itu uang rakyat, dan itu juga salah satu program Nawa cita bapak presiden, jangan sampai ada agenda pribadi dan kelompok yang jauh dari kepentingan rakyat,” pungkasnya.
