BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengalami penurunan sejak tahun 2020 menuju 2021.
Dari tahun 2017 sampai 2020 banyak warga yang membuka lapangan kerja sendiri.
Hal tersebut terungkap dalam rapat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pansus di Komisi C Bojonegoro. Jumat (18/03/2022).
Welly Fitrama, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Diperinaker) Bojonegoro mengatakan dari tahun 2020 angka kemiskinan di Bojonegoro menurun dari angka 41 sekian orang ditahun 2021 menjadi 35 ribu orang.
Hal tersebut diakibatkan dari banyaknya dari warga Bojonegoro yang buka usaha sendiri Industri kecil menengah (IKM) disebabkan mereka dari PHK mau pun akibat Pandemi.
Ditambah banyaknya pengusaha serta investor yang masuk ke Bojonegoro, hal tersebut menjadi pemicu berkurangnya pengangguran.
“TPT kita turun 41 ribu orang, dan di 2021 turun menjadi 35 ribu orang, dari yang membuka usaha sendiri karena ada pembukaan usaha yang ada di Bojonegoro, jadi hal itu penyebab menurunnya,” terangnya.
Disingung terkait wacana akan bertutupnya beberapa perusahan di Jambaran Tiyung Biru, lelaki yang akrab dipanggil Pak Wely tersebut menegaskan pihak dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan yang ada di Jambaran Tiyung Biru.
Wely juga membenarkan ada sekitar 4000 tenaga kerja yang ada di sana calon menjadi pengangguran, dan pihaknya berharap pihak Rekind dan Pepc juga sudah melatih mereka dari unskill mau pun skill untuk penyangga.
“Kita sudah komunikasi dengan mereka, kalau tahun kemarin ada sekitar 4000 orang, kita sudah berkomunikasi dengan pihak Pepc mau pun Rekind,” terangnya.
Lanjut, mantan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya saat disingung tindakan dari Pemkab Bojonegoro sebagai pendampingan terhadap mereka, Wely menegaskan untuk hal tersebut belum ada anggaran, tapi juga dirinya tidak tahu kalau nanti ada pergeseran anggaran di 2022 untuk itu.
“Untuk tahun 2022 ini belum ada anggaran untuk ke sana, tapi kita tidak tahu, kalau nanti ada pergeseran untuk pendampingan mereka kita akan komunikasi dengan Pepc atau Rekind,” terangnya.
Ketua Pansus III Natasa Devianti dari Fraksi PDIP telah mendengarkan masing masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pandangan Komisi C DPRD Bojonegoro mengatakan jika capaian kinerja ternyata prosentasenya rendah dan akan menjadi perhatian khusus oleh anggota Pansus III.
“Termasuk tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana data yang dirilis oleh BPS Propinsi tahun 2022,” terangnya.
Natasha selaku ketua pansus menerangkan bahwa tingginya angka pengangguran tidak linier dengan tingginya APBD Bojonegoro, sehingga perlu program yang revolusioner di Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja untuk mengurangi angka pengangguran.
“Karena penurunan angka pengangguran juga masuk program perioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tinggal 1,5 tahun,” pungkasnya.
