SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Beras ASN di Sumenep, Madura, Jawa Timur diduga tidak sepadan dengan harga yang diambil dari TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) ASN (Aparatur Sipil Negara) setempat.
Aktivis LSM Sumenep Independen (SI) Sahrul Gunawan mengungkapkan jika idealnya dana Rp 105 ribu harusnya mendapatkan jatah premium bukan lagi medium.
“Seharusnya supliyer memberikan kualitas terbaik, dengan jenis premium bukan medium plus. Jadi itu yang kami sesalkan,” ucapnya.
Ia menambahkan, mengacu kepada harga di atas Rp 100 ribu itu sudah mendapatkan premium. Sementara untuk di bawah Rp 100 ribu itu bisa mendapatkan medium.
“Jadi, PD Sumekar lewat supliyer harus mampu memberikan yang terbaik ASN, berkaitan kualitas,” imbuhnya.
Menurut Sahrul, sebagai penerima manfaat itu bukan warga miskin (Gakin) melainkan para abdi negara. Maka sudah barang tentu bisa memberikan yang terbaik.
“Apalagi, ASN itu sudah bayar duluan. Maka kualitas premium menjadi kewajiban,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak kepada PD Sumekar untuk mengubah kualitas beras yang didistribusikan kepada para ASN.
“Bisnis to bisnis sih boleh, tapi kan harus melihat aspek kualitas juga,” ucapnya.
Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/2020 tentang penetapan harga pemerintah terhadap gabah atau beras. Dalam peraturan itu terungkap harga beras dalam negeri diberikan harga Rp 8.300 per kilogram.
Sementara data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan per hari ini, kualitas medium itu berkisar Rp 8 ribu hingga Rp 10 ribu, untuk beras kualitas premium sebesar Rp 11 ribu hingga Rp 11.500.
“Itu, variasi harganya mas, karena di setiap pasar tidak sama,” kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Chainur Rasyid kepada media ini.
Sementara Direktur PD Sumekar PD Sumekar Moh. Riyadi mengakui jika kualitas yang diberikan itu kualitas medium plus. Sebab, untuk menggunakan beras premium cukup mahal.
“Hasil penelusuran kami, ada yang sampai Rp 140 ribu untuk Premium,” katanya saat diminta keterangan oleh media ini.
Didik Sapaan akrab Moh Riyadi mengaku jika pihaknya meminta meski kualitas medium plus, namun kualitasnya tetap terjaga.
“Kami tekankan kepada supliyer untuk tetap ikuti aturan, jika tidak maka kami akan bertindak tegas,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, beras yang didistribusikan supliyer yang ditunjuk PD Sumekar untuk para ASN dikeluhkan. Pasalnya, beras disinyalir sampai semua, dan kualitas kurang baik. Di mana beras yang diterima para abdi negara ini patah-patah.
